Network
PR CIREBON - Pengesahan terkait RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR pada Senin lalu, menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan.
Hal itu dikarenakan dalam UU itu, terdapat beberapa pasal yang disinyalir banyak merugikan kaum buruh, dan hanya menguntungkan pihak pengusaha semata.
Sebagai bentuk penolakan terhadap UU tersebut, kalangan buruh, mahasiswa, dan pelajar pun melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Ibukota Jakarta.
Baca Juga: Cek Fakta: Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Benarkah Mahasiswa Tabrakan Pikap ke Kerumunan Polisi ?
Menanggapi aspirasi yang disampaikan peserta demo penolakan UU itu, Pemprov DKI Jakarta pun akan menyampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Pusat.
Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul "Anies Baswedan Gagal Penuhi Janjinya Sendiri", Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bahwa pihaknya menghargai aspirasi yang dilakukan seluruh komponen terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di berbagai tempat dan bukan hanya di Jakarta.
Anies pun berharap seluruh masa bisa menahan diri dan menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
Baca Juga: Demo Tolak UU Omnibus Law Rugikan Jakarta Rp65 Miliar, 46 Halte TransJakarta Baru Pulih Desember
"Kami akan meneruskan semua aspirasi yang tadi disampaikan. Besok akan ada rapat semua Gubernur, besok kita akan teruskan," kata Anies saat mendatangi lokasi halte bus Transjakarta Bundaran HI yang dibakar massa demonstran, Kamis 8 Oktober 2020.
setelah aksi demo itu, Presiden Jokowi pun mengadakan rapat bersama gubernur terkait aksi demo penolakan UU yang terjadi di berbagai daerah tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku gagal karena tidak dapat menyampaikan pendapat atau aspirasi terkait UU Cipta Kerja saat rapat terbatas antara para gubernur dengan Presiden Jokowi.
Anies mengatakan dalam forum tersebut, hanya Jokowi dan tim yang berbicara.
Baca Juga: Menkeu Dilema di Tengah Pandemi Tak Terkendali, Suntik Pembiayaan Hijau untuk Pulihkan Ekonomi ?
"Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan," kata Anies di Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Anies menjelaskan, seluruh keterangan disampaikan oleh Jokowi dan tim kepresidenan, sehingga perwakilan gubernur yang hadir tidak dapat menyampaikan pandangan soal UU Cipta Kerja.
"Karena pesannya seperti itu kami (para gubernur) jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Belum Berhenti, Microsoft Izinkan Karyawan Bekerja dari Rumah Selamanya
Dalam rapat yang digelar oleh presiden Jokowi rapat bersama para gubernur Jumat 9 Oktober tersebut, Jokowi mengatakan bahwa UU Ciptaker diproyeksikan mampu memberikan solusi.
"Mengapa kita membutuhkan UU Ciptaker?, salah satunya, ada hampir tiga juta orang masuk pasar tenaga kerja tiap tahun dan Ciptaker diproyeksikan mampu memberikan solusi,”kata Jokowi.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga menurut Jokowi, mendukung pemberantasan korupsi.***
