Network
PR CIREBON - Aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dilakukan oleh DPR dalam Sidang Paripurna Senin, 5 Oktober 2020, masih terus bergulir.
Aksi demo besar-besaran pun marak dilakukan di berbagai daerah oleh serikat buruh, sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ciptaker yang disinyalir banyak merugikan para pekerja.
Sementara itu, pengamat menilai bahwa DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Baca Juga: Klaster UU Omnibus Law Kekhawatiran IDI Terjawab, 12 Pendemo Reaktif Covid-19, DPR Masih Diam ?
Tak hanya di berbagai daerah, aksi penolakan UU Ciptaker itu pun dilakukan di Istana Negara.
Akan tetapi, di tengah aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara yang dilakukan Kamis 8 Oktober 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo tidak ada di Jakarta.
Diketahui, Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Rizal Ramli mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo menemui para demonstran yang menyampaikan aspirasi dengan menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Kabar Baik dari UU Omnibus Law, Presiden Jokowi Bawa Nilai Tukar Rupiah Meroket Hari Ini
"Mas Jokowi, jangan kabur-kabur dong. Katanya pemberani, ketemu dong dengan pimpinan-pimpinan buruh dan mahasiswa,” cuitnya dalam akun Twitternya, Kamis 8 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
“Jangan seperti 4/11, ditakuti-takuti sehingga terpaksa kabur ke Cengkareng, ternyata ndak ada apa-apa. Jika berani memutuskan, berani dong hadapi buruh dan mahasiswa,"tuturnya.
Rizal pun kemudian membandingkan dengan beberapa periode pemerintahan yang sebelumnya yang juga sama-sama didemo masyarakat.
Misalnya, lanjut Rizal, pada periode Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Ketika itu, pemerintah melalui para menteri menemui demonstran dan berdialog, meskipun berlangsung alot.
Baca Juga: UU Omnibus Law Hanya Untungkan Pekerja Asing, Pengamat: Mereka Ga Butuh VITAS dan IMTA
"Zaman Gus Dur di demo nyaris tiada henti. Gus Dur dan kawan-kawan cuek aja ‘EGP.’ Kalau ada contentnya, kita terima,”ucapnya.
“Misalnya, demo belasan ribu pegawai Telkom dan Indosat, kita 50 pimpinannya untuk bertemu RR dan Kang Agum Gumelar. Dialog panas, tapi sebagian besar keluhan selesai di tempat," katanya.
Tidak hanya itu, tambahnya, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada masa itu sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah juga sering didemo masyarakat.
Rizal berharap Jokowi jangan sampai diuber-uber seperti yang pernah terjadi pada SBY ketika masih menjadi Presiden.
Baca Juga: Pemerintah Tahu Ada Aktor Dibalik Demo UU Omnibus Law, Airlangga: Masih Amati, Nanti Tindakan Hukum
"Zaman SBY juga sering didemo, bahkan sampai digeruduk mahasiswa ke Cikeas. SBY, kesal tapi senyum-senyum saja,”ujarnya.
Sehabis skandal Century, kemana saja SBY dan Budiono diuber mahasiswa, bahkan sampai Sulawesi dan Kalimantan. SBY jenderal demokratis. Jangan sampai uber-uberan lagi," katanya.***
