Network
PR CIREBON - Melalui Raperda Penanggulangan Covid-19, insentif bagi tenaga kesehatan dan penunjangnya dituliskan pada bagian wewenang, bukan pada bagian tanggung jawab.
Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan bahwa jika mengacu pada struktur regulasinya, eksekutif memandang pemberian insentif ada pada wewenang bukan pada tanggung jawab.
Hal itu bukan berarti pemerintah tidak serius membayarkan uang insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang.
"Kami memasukan ini ke dalam wewenang, bukan berarti tidak bisa atau 'mau-mau' dan 'nggak-nggak'. Tapi dengan rencana kemarin ini memang ada sesuatu yang menjadi dasar bagi kami untuk memberikan insentif ini," kata Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Fadli Zon: Pantas Kontroversi UU Cipta Kerja, Dorong Investasi kok Malah Sasar Isu Ketenagakerjaan
Menurut dia, ketika poin insentif tersebut dimasukkan ke dalam bagian kewajiban, akan ada keterbatasan dalam hal penganggaran karena terbentur dengan regulasi yang dibuat pemerintah pusat. Dana insentif itu diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
"Ketika kita mencantumkan bahwa memberikan insentif itu menjadi suatu kewajiban, sesungguhnya itu sesuatu hal yang mau tidak mau kita laksanakan. Jadi kami sinergikan (dengan regulasi pemerintah pusat) dan kami masukan ini ke dalam wewenang," ujar Yayan, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Pada hari Selasa, 6 Oktober 2020, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat untuk membahas kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19.
Baca Juga: Kesan Lalui 2020 Penuh Momen Haru Biru, Bon Jovi: Saya Adalah Saksi Sejarah
Dalam rapat itu, sejumlah anggota Bapemperda meminta eksekutif untuk mengubah sejumlah poin wewenang dan tanggung jawab pada pasal 4 dan 5, Raperda.
Legislator meminta pemberian insentif bukan dimasukan ke dalam bagian wewenang, tapi dimasukkan ke dalam bagian tanggung jawab.
Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan jika pemberian insentif dimasukkan ke dalam wewenang, maka pemerintah punya hak untuk tidak membayar. Sementara, peran tenaga kesehatan dan penunjangnya itu sangatlah penting.
Baca Juga: Ironis, Asian Games 2018 Sudah Terlewat Lama, Kemenpora Belum Cairkan 12, 4 M Dana Panitia Pelaksana
Dalam rapat itu, Wibi juga meminta agar keterangan pemberian insentif sesuai kemampuan finansial pemerintah daerah hendaknya dihapus
Dia memandang dana insentif itu tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja, tapi bisa diperoleh juga dari bantuan pemerintah pusat.
"Terkait sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu, tidak perlu dimasukan karena nanti dari Perda ini kita atau Pemprov DKI Jakarta bisa minta bantuan lebih kepada pemerintah pusat. Kalau tertulis sesuai dengan kemampuan daerah, itu malah nanti terkunci hanya menggunakan APBD kita saja," ujar Wibi.
Baca Juga: Jefri Nichol Curhat Kisah Friendzonenya, Demi Sambut Film 'Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi'
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan yang memimpin rapat itu memutuskan untuk memasukkan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjangnya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Dia menyebutkan, wewenang lebih kepada hak eksekutif dalam mengambil kebijakan. Sedangkan DKI harus mengambil peran agar tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan dapat menerima insentif.***
