Network
PR CIREBON - Sidang Paripurna DPR yang seharusnya dijadwalkan pada Kamis 8 Oktober, dengan alasan karena kondisi pandemi Covid-19, akhirnya DPR memajukan sidang tersebut menjadi Senin 5 Oktober lalu.
Dengan agenda sidang membahas terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR pada Sidang Paripurna di Senayan itu pun menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, khususnya para serikat buruh.
Baca Juga: Gedung Putih Jadi Episentrum Covid-19 Pemerintah AS, Fauci: Harusnya Bisa Dicegah, Jika Pakai Masker
Hal itu lantaran banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Ciptaker tersebut yang disinyalir lebih banyak merugikan pihak pekerja dan lebih menguntungkan pihak pengusaha.
Menyikapi hal tersebut, beberapa pengamat menilai bahwa DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif terkait UU Ciptaker yang telah disahkan oleh DPR tersebut.
Airlangga menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Buruh Harus Lupakan Demo, Simak Diskusi Eksklusif Ida Fauziyah Soal Alur RUU Cipta Kerja Omnibus Law
“Undang-undang menjadi solusi menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan pada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan para pekerja dan buruh.” Katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
