Network
PR CIREBON - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan segera diberlakukan Senin, 14 September 2020 mendatang, ternyata memperlihatkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan kepala daerah.
Dalam hal ini, respon negatif yang disuarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada kebijakan dadakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pasalnya, Airlangga Hartarto menganggap kebijakan itu membuat sektor ekonomi berpotensi menjadi terhambat yang dibuktikan dengan indeks harga saham gabungan (IHSB) menjadi anjlok setelah penerapan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Lawan Arus saat Menteri Ramai Serang Anies Baswedan, Erick Thohir: Rakyat Harus Mau Disiplin Sehat
Untuk itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai persoalan mendasar konflik statemen ini sebagai bukti adanya disharmoni komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Menko gagal memahami instruksi presiden soal prioritas kesehatan, juga terkait kepala daerah yang memang memiliki wewenang memutuskan terkait PSBB tanpa harus menunggu keputusan pemerintah pusat," ungkap Dedi saat dihubungi, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Lebih lanjut, Dedi menilai Airlangga yang membidangi sektor ekonomi sudah salah sasaran dengan menekan kebijakan Anies Baswedan yang berposisi Gubernur.
Artinya, Airlangga seharusnya, jauh lebih relevan mengevaluasi kinerja menteri yang berada dalam koordinasinya, misalnya Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan
Baca Juga: Tito Karnavian Jangan Maksa Gelar Pilkada saat Pandemi Meningkat, MPR: Undur Pelaksanaan Saja, Pak
Bahkan, Dedi pun melihat nuansa politis bisa saja tampil dengan respon negatif Menko Airlangga yang penuh niat mengarahkan opini publik seolah kebijakan Anies bertentangan dengan dirinya.
