Network
PR CIREBON - RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR pada Sidang Paripurna di Senayan, Senin 5 Oktober 2020 lalu, menuai banyak penolakan.
Aksi demo besar-besaran hingga mogok kerja yang dilakukan oleh serikat buruh di berbagai daerah, merupakan bentuk penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.
Hal itu lantaran banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Ciptaker tersebut disinyalir lebih banyak merugikan pihak pekerja dan lebih menguntungkan pihak pengusaha.
Sebagaimana diketahui, beberapa pengamat menilai bahwa DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Baca Juga: Bak Life Must Go On, Usai DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Puan Maharani Teken RUU Keuangan AFAS
Sebagai bentuk kekesalan dan aksi protes masyarakat terhadap DPR, sejumlah orang dengan sengaja memasang iklan penjualan gedung DPR beserta isinya secara terang-terangan di beberapa layanan e-commerce.
Produk tersebut dijual seperti di layanan toko online Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Namun, kini penjualan produk gedung DPR tersebut sudah tidak ada dan dihapus oleh pemilik layanan e-commerce.
Meski sudah dihapus, iklan penjualan gedung DPR RI dengan harga sangat murah di layanan e-commerce tersebut menyita perhatian banyak pihak.
Aksi satire yang dilakukan oleh masyarakat itu pun ditanggapi oleh Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Efek Domino Trump Positif Covid-19, 11 Orang Ikut dari Staf Gedung Putih sampai Senior Republik
Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa Partai Demokrat bersama dengan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut untuk menjadi undang-undang (UU).
"Ya saya melihat bagaimana foto gedung DPR dijual online, dan saya rasa bahwa ini adalah kreativitas generasi sekarang dalam menyuarakan kritik. Dulu kritik susah disampaikan," ujar Ferdinand, Rabu 7 Oktober 2020, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Ferdinand mengungkapkan pada era Orde Baru, orang menyampaikan aspirasinya serba takut, hingga memuncak pada tahun 1998 bahwa rakyat dan mahasiswa berani untuk mengakhiri kekuasaan Soeharto.
Menurut dia, berbagai macam cara menyampaikan kritik berlangsung dengan bebas pasca tumbangnya Rezim Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Hal tersebut merupakan salah satu bagian perubahan Indonesia, mengubah generasi sekarang kreatif dan bebas kritik.
Baca Juga: Purwokerto Bersatu Tolak UU Cipta Kerja, Gelar Protes di Depan DPRD Banyumas dengan 8 Tuntutan
Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang menarik, ia memaknai penjualan foto gedung DPR di toko online dengan harga murah tersebut sebagai sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa gedung tersebut tak berguna, tak bermanfaat dan memang layak diobral.
Ferdinand pun mempertanyakan apakah memang ada fungsi DPR selama ini.
"Hanya mengurusi anggota dan partainya masing-masing, tak jelas apa manfaatnya untuk rakyat. Jadi saya setuju dengan dijualnya gedung itu," katanya.
Diketahui, pada aplikasi Tokopedia, muncul pelapak yang menawarkan penjualan gedung DPR beserta anggota dengan keterangan: "Dijual Gedung DPR beserta Anggota Rp1.000." ***
