Network
PR CIREBON - Bagai hukum tabur tuai, gelombang aksi massa penolak UU Omnibus Law mungkin akan sedikit tertawa, meski masih harus mengabulkan tuntutan, karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Gedung DPR RI ditutup selama tiga hari. Hal ini terkait adanya informasi bahwa beberapa anggota DPR RI yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 di gedung DPR.
Anies Baswedan mengatakan, ketika ada kasus positif Covid-19 di gedung perkantoran, gedung tersebut harus tutup dan menghentikan kegiatannya selama tiga hari.
Akan tetapi, bukan berarti seluruh gedung di kompleks perkantoran ditutup. Seperti misalnya di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta yang terdiri dari empat gedung.
Apabila hanya gedung A yang terdapat ada pegawai positif, maka gedung A tersebut akan tutup tiga hari.
Baca Juga: Bak Life Must Go On, Usai DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Puan Maharani Teken RUU Keuangan AFAS
"Tempat kasusnya positif, di situ harus ditutup. Tetapi gedung yang ini, yang tidak ada kasus positif, tidak harus ditutup. Itu ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Anies mengaku belum mengetahui adanya belasan anggota DPR RI yang terpapar Covid-19. Namun, apabila memang ada, Anies pun mengimbau gedung tempat anggota DPR yang positif Covid-19 itu harus ditutup.
"Ya makanya gedung tempat mereka bekerja itu yang harus ditutup. Bukan seluruh kompleksnya," katanya.
Baca Juga: Najwa Shihab Dipolisikan Relawan Jokowi Soal Kursi Kosong, Pakar: Bumerang saat Aksi Massa Ciptaker
Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, menuturkan akan meninjau langsung Gedung DPR RI guna memastikan adanya 18 anggota DPR yang terpapar Covid-19.
