Network
PR CIREBON- Ketua DPR RI, Puan Maharani telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi undang-undang (UU) melalui Sidang Paripurna yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 kemarin.
Disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut, menuai perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja itu, disinyalir lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha ketimbang para pekerja.
Sebelumnya, sebagai bentuk penolakan pengesahan UU tersebut, serikat buruh di berbagai daerah telah melakukan aksi demo besar-besaran, meski pada akhirnya RUU tersebut tetap disahkan.
Baca Juga: Suara Demokrat Dijegal dengan Mikrofon Dimatikan Puan Maharani, Pengamat: Kekanakkan Ketua DPR RI
Untuk itu, kini para serikat buruh berencana akan melakukan aksi mogok buruh secara nasional pada 6-8 Oktober untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
Sementara itu, Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya mendukung langkah aksi mogok nasional para buruh menyikapi pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Diketahui, aksi mogok nasional tersebut diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK), pada Senin lalu.
Baca Juga: Penggemar K-Pop Bantu Jegal Omnibus Law, K-Popers: K-Pop Gak Membuat Kami Buta dan Tuli akan Negara
Sementara itu, Gatot menegaskan bahwa aksi mogok tersebut merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
"Mencermati Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," ujar Gatot dalam keterangan resmi, Jumat 2 Oktober, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Dukungan Gatot terkait aksi mogok tersebut pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing.
Emrus menilai komunikasi yang disampaikan Gatot terkait gerakan 30 September dan dukungan terhadap buruh yang menolak UU Cipta Kerja memang tidak lepas dari kepentingan politik.
Baca Juga: Kim Jong Un akan Kampanye 80 Hari untuk Capai Tujuan 2020, Tanda Korea Utara Ungkap Senjata Baru
Sebagai jenderal TNI yang sudah purna tugas, lanjutnya, status Gatot saat ini sudah seperti warga negara biasa. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
"Hipotesis saya dari pesan yang disampaikan Pak Gatot, wajar kalau ada yang bilang dia mencari panggung menuju Pilpres. Tapi kebenarannya seperti apa, hanya Pak Gatot yang tahu," kata Emrus, Selasa 6 Oktober 2020.
Emrus menuturkan, pernyataan Gatot terkait buruh dan RUU Cipta Kerja bisa dianggap menunggangi kepentingan gerakan buruh.
Sebab, lanjutnya, amat sulit untuk tidak mengatakan, bahwa aktor-aktor baik lapangan maupun non lapangan dalam sebuah demonstrasi tidak saling menunggangi.
Baca Juga: Jalani Isolasi Mandiri, Satu Orang Anggota DPRD Cianjur Positif Covid-19
"Realitas politik termasuk demo buruh, amat sulit kita untuk tidak mengatakan bahwa demonstrasi itu tidak saling menunggangi. Tidak ada perilaku mereka itu mekanistis, timbul begitu saja," katanya.
"Pak Gatot punya agenda, demonstran pasti punya agenda. Tujuannya apa dulu. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara itu tidak masalah. Kalau untuk kepentingan individu, itu baru tidak boleh," ucapnya.***
