Network
PR CIREBON – Acara ziarah dan tabur bunga untuk mendoakan para pahlawan revolusi dalam rangka memperingati G30S/PKI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo bersama Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (P2KN) yang diketuai oleh Laksamana Madya (Purn) Suharto, sempat diprotes sejumlah massa.
Selain itu, acara tersebut juga dihadang oleh Dandim Selatan Kolonel inf Ucu Yustia. Gatot menilai bahwa protes yang dilakukan pada Rabu, 30 September lalu telah mengganggu hak orang lain, karena menyampaikan pendapat warga negara dijamin dalam undang-undang.
Menurut Gatot, yang menjadi persoalan adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara.
Baca Juga: 134 Warga Kabupaten Cirebon Dinyatakan Sembuh, Kasus Positif Covid-19 Bertambah Lagi
Begitu pula dengan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, antara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Selain itu, undang-undang juga menjamin untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Nah sekarang saya tanya kepada Anda, mereka yang berunjuk rasa bersamaan dengan kami berziarah ke makam pahlawan kemarin. Apakah mereka memenuhi kewajiban-kewajiban itu? Dan apakah petugas yang banyak itu mencoba menertibkan mereka?" kata Gatot beberapa waktu lalu, dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, partner sindikasi konten Viva.
Baca Juga: Jokowi Beri Pesan untuk Tak Lakukan Lockdown, PDIP: Tidak Khusus ke Anies, Tapi Nyentil Sih Iya
Gatot mengatakan bahwa anehnya, petugas berdalih menertibkan para demonstran yang memprotes kedatangannya bersama para purnawirawan TNI untuk berziarah dan berdoa kepada pahlawan revolusi.
