Network
PR CIREBON - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo diprediksi bakal menggantikan posisi Prabowo Subianto menjadi ikon kelompok kritis terhadap pemerintah.
Gatot juga disebut-sebut dapat merangkul pendukung Prabowo yang kecewa setelah bekas Danjen Kopassus itu menerima jabatan sebagai menteri pertahanan dari pemerintahan Jokowi.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab mengakui bisa saja itu Gatot menggantikan peran Prabowo sebagai pengkritik pemerintah. Hal itulah yang sekarang sedang dilakukan Gatot. Tapi dalam hal lain belum tentu bisa.
Baca Juga: Tenaga Pendidik Masuk Prioritas Pemberian Vaksin Covid-19, Menko PMK : Perlu Keterlibatan Mahasiswa
"Kalau berperan sebagai sosok pengkritik pemerintah ya bisa saja, buktinya GN sekarang melakukan itu. Tetapi secara figur dan ketokohan belum tentu dapat menyamai Prabowo," kata Fadhli dihubungi, Minggu, 4 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi partner sindikasi konten SINDOnews.
Menurut dia, ketokohan Prabowo sudah sampai tingkatan oposisi. Sebab Prabowo sendiri merupakan pemimpin Partai Gerindra yang punya banyak wakil di Senayan. Sementara Gatot belum mencapai itu.
"Meskipun berasal dari institusi yang sama yaitu militer, tetapi secara ketokohan tentu masih sangat unggul Prabowo. Beliau sudah pernah menjadi oposisi beneran dengan Gerindranya. Kalau GN kan baru tukang kritik," ujarnya.
Baca Juga: KAMI Tuai Polemik dan Kerap Ditolak, Politisi Gerindra: Lebih Baik Berikan Edukasi Tentang Covid-19
Di sisi lain, Fadhli mengakui bergabungnya Prabowo ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membuat kecewa para pendukungnya.
"Kekecewaan pendukung ya pasti ada. Berkurang mungkin iya, tapi tidak begitu signifikan. Dan menurut saya bukan berarti barisan kecewa itu lantas bergabung menjadi pendukung GN," terangnya.
Menambahkan, untuk membuktikan itu tentu saja tidak bisa dengan kalkulasi saat ini. Namun demikian, kata Fadhli, Gatot sudah mempunyai modal dengan menjadi kritikus pemerintah.
