Network
Lanjutnya, jika melihat dinamika DPR sehari-hari sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan klaster pertama penularan Covid 19, sikap DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang tak penting.
Baca Juga: Demi Kemajuan Pelayanan Kota Cirebon, Nasrudin Azis Ajukan 4 Raperda Baru
"Idealnya jika DPR sejak awal menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka respon cepat yang harus dilakukan. Respon cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat," tulisnya.
Akan tetapi, tambahnya, yang terjadi DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan MS III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret.
Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan tersebut, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggung jawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.
Baca Juga: Jelang Hari Kesehatan Mental 2020, Simak 5 Tips Sehat Meluapkan Emosi
FORMAPPI juga menuliskan, dalam perkembangan selanjutnya, sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal.
Dalam banyak momen, Ketua DPR memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi.
Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring). Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi.***
