Network
PR CIREBON - Wacana pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 semakin kencang, menyusul mengganasnya wabah Covid-19 di Indonesia yang dinilai akan menimbulkan konsekuensi politis dan pemerintahan yang cukup besar.
Hal itu dikatakan pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan.
Menurutnya, konsekuensi politis tersebut akan berdampak langsung terhadap peta politik yang telah rampung dibangun dan pemerintahan yang ujung-ujungnya menjadi beban masyarakat.
Baca Juga: Khawatir ISIS Bangun Kembali Benteng di Suriah, AS Kirim Kendaraan Tempur Lindungi Pasukan
Firman mengakui, Covid-19 yang semakin menggila dapat menimbulkan kekhawatiran munculnya klaster baru.
Kendati begitu, ia mempertanyakan sampai kapan pilkada diundur di tengah ketidakjelasan kapan pandemi Covid-19 akan segera berakhir.
"Wacana pengunduran pilkada ini kan sudah lama bergulir. Tapi, kalau diundur sampai kapan? Karena kita pun tidak tahu kapan pandemi berakhir," ujar Firman kepada SINDOnews, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten SINDOnews.
Baca Juga: Berawal dari Palsukan Data Reaktif Covid-19, Pelecehan Terjadi di Bandara Soetta saat Rapid Test
"Menurut saya, saat ini persoalannya bukan mundur atau tidak, tapi bagaimana kesiapan protokol kesehatannya," sambung Firman.
Dia menjelaskan, beban politis yang cukup besar dipastikan di depan mata saat Pilkada Serentak 2020 kembali diundur
