Network
PR CIREBON - Mendekati waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti, banyak menuai perdebatan pro dan kontra. Hal itu lantaran waktu Pilkada tersebut diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19.
Beberapa kalangan politik menilai bahwa Pilkada tersebut lebih baik ditunda hingga jumlah angka persebaran kasus Covid-19 di Indonesia menurun atau sudah terkendali.
Mengingat bahwa pesta demokrasi lima tahunan ini, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan dan perkumpulan massa Pilkada, sehingga berpotensi akan terjadinya penularan Covid-19 secara massal.
Baca Juga: Bansos Pekerja Tahap Empat Segera Cair, Kemnaker Sudah Terima 2,8 Juta Rekening dari BP Jamsostek
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Fachrul Razi, selaku Ketua Komite I DPD RI meminta Presiden Jokowi, untuk mempertimbangkan kembali terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.
Fachrul Razi, menuturkan bahwa keselamatan masyarakat Indonesia merupakan prioritas utama dan lebih penting dibandingkan dengan pagelaran politik.
“Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan di masa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020" kata Fachrul Razi dalam keterangannya, Minggu, 20 September 2020.
Baca Juga: Nadiem Bikin Geram dengan Draf Kurikulum Baru, MPR: Menteri Buta Sejarah Hilangkan Jati Diri Bangsa
Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang, dikarenakan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
“Kami DPD RI hingga kini masih tetap meyakini Covid-19 ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi dimana - mana, apalagi kita melihat pendaftaran calon - calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," tuturnya.
