Network
Ia mengatakan, keberlangsungan Pilkada juga mendesak, karena norma dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan dengan jelas bahwa masa jabatan kepala daerah hanya lima tahun sejak pelantikan.
Zulfikar menawarkan lima jalan keluar dalam mempertemukan titik keseimbangan demokrasi dan keselamatan warga negara yang akan meminimalisasi kekhawatiran warga terhadap dampak Pilkada.
Baca Juga: Ngaku Kesal dan Bongkar Borok Pertamina, Ahok: Pinjem Duit Terus, Maunya Akuisisi Terus
Pertama, penyadaran, semua pihak terutama pemerintah dan penyelenggara perlu secara masif dan maksimal menyadarkan masyarakat tentang betapa bahayanya Covid-19.
“Kedua, ketersediaan anggaran, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggara, maka anggaran Pilkada 2020 harus segera terpenuhi. Terlebih jika alokasinya menuju pada penyelamatan nyawa warga negara,”tuturnya.
Ketiga, terkait peralatan, pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) selama Pilkada 2020 harus berbasis pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), itu menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara.
Baca Juga: Cek Fakta: PSBB Ketat Jakarta Disebut Sengaja Ada Atas Perintah KAMI Agar Pemerintah Pusat Terdesak
Keempat, tambahnya, penegakkan hukum, semua pihak perlu bersikap tegas tanpa kompromi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sebagaimana terdapat pada pasal 11 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
Kelima, tutur Zulfikar, adalah “Force Majeure”, konstruksi UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk memberi ruang adanya pemilihan lanjutan serta pemilihan susulan.
Karena itu, menurut ia, jika di suatu daerah benar-benar berstatus Zona Hitam atau terjadi transmisi Covid-19 secara cepat dan meluas, maka opsi penundaan lokal patut dipertimbangkan.
