Network
PR CIREBON - Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total, semula untuk menekan kasus penularan Covid-19, tetapi baru-baru ini Refly Harun mengamati adanya sudut pandang lain yang terkait Pilpres 2024.
Bila menilik polemik PSBB total, keputusan ini memang menuai reaksi beragam, dari yang mendukung hingga banyak pula yang menentangnya.
Bahkan, pemerintah pusat yang diwakili Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkesan sepakat dengan keputusan itu dengan pertimbangan kemajuan ekonomi dapat terjadi dari kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Kasihan Mahasiswa UI Dibungkam Lewat Pakta Integritas, Fadli Zon: Aktivis Panggilan Sejarah, Abaikan
Untuk itu, Ahli hukum tata negara, Refly Harun menyebut adanya rivalitas antara DKI Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan dan pemerintah pusat, termasuk para pendukungnya masing-masing.
Lebih lanjut, ia melihat hal ini cukup aneh, seharusnya Pemprov DKI adalah subsistem pemerintahan nasional yang memiliki sifat hubungannya vertikal bukan horizontal.
"Yang sentimen Anies atau pro Anies sudah tidak proporsional lagi. Sama seperti sentimen Jokowi dan pro Jokowi sudah tidak proporsional lagi. Pilkada 2017 sudah selesai lama, harusnya kita bisa melihat ini secara objektif. Jadi aneh, ketika Anies menyatakan PSBB terjadi pro dan kontra. Tapi it's ok," ungkap Refly Harun.
Baca Juga: Kasus Denny Siregar Hina Santri Tasikmalaya Memanas Lagi, Forum Mujahid Siap Buat Pengadilan Rakyat
Sedangkan di luar itu, Refly juga mengendus adanya persaingan dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Artinya, aktor-aktor yang akan bertarung pada 2024 mulai terlihat dari polemik PSBB total Jakarta tersebut.
"Anies Baswedan aktor tahun 2024, Erick Thohir menjadi ketua harian dia membawahi satuan gugus tugas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi juga sosok 2024, Airlangga Hartarto juga berkeinginan menjadi sosok 2024," jelas Refly, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Penampungan Pengungsi Rohingya Berbatas Waktu, Pengamat: UNHCR, Jangan Buat Rakyat Aceh Resistensi
Namun demikian, ia mengingatkan pemimpin untuk tidak sibuk berdebat dan pencitraan agar negara Indonesia tidak rusak dan membahayakan masyarakat.
"Bukan bukan kepemimpinan hari ini yang harus melindungi rakyat, menyelamatkan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan menyejahterakan rakyat kalau mungkin di tengah Covid-19," pungkas Refly.***
