Network
“Masalahnya, hal itu belum terlihat nyata secara signifikan ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total, tidak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat” katanya.
Baca Juga: PSBB Total Perlihatkan Disharmonis Pusat dan Daerah, Pengamat: Pak Airlangga Urus Kinerja Menteri
Gembong juga mengingatkan, dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi. Namun, banyak juga yang disebabkan oleh sentimen ekonomi yang kemudian biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
Menurut Gembong, Rencana PSBB total justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh oleh Anies.
Untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, tambah gembong, Anies dituntut untuk benar-benar berfikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan seorang negarawan.
Baca Juga: Samakan MUI dengan LSM, Dewan PKPI: Bahkan Ragu Pengurusnya Belum Tentu Ulama
Hal itu disebabkan karena kebijakan penerapan PSBB total di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.
“Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat,” ujarnya.***
