Network
PR CIREBON – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total pada Senin, 14 September 2020 mendatang.
Banyak yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang tidak tepat, mengingat dampak PSBB total sebelumnya sudah cukup melumpuhkan perekonomian di Jakarta.
Tidak hanya itu, agar perusahaan tidak merugi ,banyak perusahaan-perusahaan yang membuat kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan putus kontrak terhadap karyawannya.
Baca Juga: Lawan Arus saat Menteri Ramai Serang Anies Baswedan, Erick Thohir: Rakyat Harus Mau Disiplin Sehat
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur Anies Baswedan membatalkan rencana kebijakan PSBB total tersebut.
Gembong Warsono, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, menghentikan kegiatan masyarakat dapat memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk. Terlebih pemprov Jakarta tidak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini sejak PSBB total pertama kali diterapkan.
Gembong menuturkan bahwa kebijakan rencana PSBB total ini, harusnya dikoordinasikan serta meminta masukan dengan berbagai pihak terkait.
Baca Juga: Dampak PSBB Total Anies Baswedan Makin Nyata, Ancaman PHK Sudah di Depan Mata Rakyat Jakarta
“kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari berbagai pihak, salah satunya kepada para pemangku kepentingan,” ucap Gembong.
Menurutnya, cara memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ditentukan dengan adanya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan di jakarta. Dengan dikomandoi oleh Pemprov DKI Jakarta beserta Gugus Tugas Covid-19 diseluruh lapisan dan jenjang.
