Network
PR CIREBON - Program terbaru pemerintah terkait pemberian bantuan dana untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, rupanya mendapat kritik dari Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN), Muhammad Said Didu
Kritik ini terlihat dari cuitan Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu yang mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penggelontoran bantuan sosial (bansos) untuk para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta.
Tepatnya, Said Didu mempertanyakan tentang sumber dana, mekanisme pembagian bansos, dan keadilan bagi para pengangguran, pensiunan PNS, TNI, Polri yang bergaji di bawah Rp5 juta.
Baca Juga: Sempat 'Ngambek' Mundur hingga Nadiem Makarim Memohon, NU Putuskan Kembali Gabung POP Kemendikbud
"Izinkan #sayakimir tentang: 1) sumber dananya dari mana? 2) mekanismenya seperti apa? 3) adilnya terhadap pengangguran yang tidak ada gaji? 4) bagaimana dengan pensiunan PNS, TNI, Polri yang gajinya semua di bawah 5 juta? 6) bagaimana dg janji2 lain sebelumnya? 7) ini prank baru lagi?" cuitnya dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat, 07 Agustus 2020.
Izinkan #sayakimir ttg : 1) sumber dananya dari mana ? 2) mekanismenya spt apa ? 3) adilnya thdp pengangguran yg tdk ada gaji ? 4) bagaimana dg pensiunan PNS, TNI, Polri yg gajinya semua di bawah 5 juta ? 6) bagaimana dg janji2 lain sebelumnya ?, 7) ini prank baru lagi ? https://t.co/o0kY02YZyw— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 5, 2020
Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya dengan memberikan santunan bagi 13 juta pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Baca Juga: Rayu AHY Masuk Kabinet Indonesia Maju, Bamsoet: Demokrat Sudah Pengalaman 10 Tahun Berkuasa
Dengan demikian, realisasi bansos itu direncanakan akan memakan anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 31.2 triliun.***
