Network
PR CIREBON - Kasus Djoko Tjandra memang sudah memasuki babak baru usai buronan selama belasan tahun itu tertangkap dan kini sedang menjalani proses hukum kembali.
Namun rupanya, Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking menuding kliennya mengalami tindakan zalim usai menduga adanya politisasi dalam Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Mahkamah Agung (MA).
Tepatnya, kasus cessie Bank Bali memang tengah menimpa Djoko Tjandra, tetapi Anita mengungkap kliennya itu sudah menjalani banyak penahanan sebelumnya.
Baca Juga: Kalahkan AS hingga Tiongkok, Kepemimpinan Jerman Paling Disukai di 135 Negara Dunia
"Saya cukup prihatin Pak Djoko Tjandra mengalami proses ini 21 tahun, dari 1999. Pak Djoko Tjandra sudah mengalami penahanan rutan maupun tahanan kota. Dia pun bilang ke saya, Anita tolong luruskan biar masyarakat jelas," ungkap Anita dalam keterangannya pada Jumat, 31 Juli 2020.
Lebih lanjut, Anita menduga ada campur tangan kekuasaan dari PK yang dilakukan oleh JPU kepada MA.
Untuk alasan dugaannya itu, Anita menyebut PK itu baru diajukan jaksa 8 tahun setelah eksekusi putusan inkracht yang dilakukan terhadap Djoko.
Baca Juga: Rookie Paling Menjanjikan: TREASURE Raih 7 Prestasi dan Ukir Sejarah Baru Grup K-Pop Sebelum Debut
"Delapan tahun setelah eksekusi jaksa pada tahun 2001 yang sudah dijalankan oleh Pak Djoko Tjandra," jelas Anita, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Artinya, Anita berpendapat adanya pesanan atau order dari kekuasaan itu, dalam hal ini jaksa yang seharusnya tidak bisa melakukan PK.
Terlebih, Anita merujuk dalam KUHAP pasal 263 ayat 1 menjelaskan hanya terpidana dan ahli waris yang dapat melakukan PK.
"Jaksa melakukan PK berarti kezaliman itu by order," kata Anita.
Baca Juga: Dituding Tidak Modal, Baim Wong Mengaku Sempat Sakit Hati ke Warganet: Banyak Keluarnya Bosku
Sebagai informasi, Djoko Tjandra pernah diputus inkracht (berkekuatan hukum tetap) oleh pengadilan pada tahun 2001.
Detailnya, putusan pengadilan saat itu menyebutkan Djoko Tjandra dilepaskan dari segala tuntutan. Hanya saja, Kejaksaan sempat menyatakan banding dan kasasi, tetapi semua itu ditolak.
Hingga pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung kembali mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya novum atau bukti baru dengan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebelumnya.
Baca Juga: Mulai Hari Ini hingga Besok Jadi Perkiraan Arus Balik Idul Adha 2020 di Jabar
Pada akhirnya, MA menerima PK yang diajukan Kejagung dan menghukum Djoko Tjandra 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta serta uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara.
Namun demikian, sehari jelang putusan, Djoko Tjandra sudah meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter menuju Papua Nugini melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.***
