Network
Pintu masuk untuk mengidentifikasi para mafia (pemainnya) sudah dibuka berkat keberanian Kejaksaan menangkap “para wayang” dari konspirator (ada yang dirjen ada yang komisaris). KPPU (dan BIN?) pun sudah punya data tentang 8 (delapan) oligarki-kartel, juga dengan siapa saja mereka “bermain”. PPATK pasti bisa membantu, Kepolisian siap bertindak, KSAL sudah memerintahkan jaga lautan dari penyelundup. Sementara KPK… ya KPK boleh terus memonitor.
Baca Juga: Lama Tak Terdengar, Ellyas Pical Mau Nikahkan Putranya
Tinggallah sekarang follow-up yang tuntas… tas… tas!!! Sampai ke mereka yang ada di kantor-kantor ber-AC milik negara maupun swasta. Baik yang ada di Indonesia, maupun yang lagi “ngumpet” di Singapura misalnya.
Pelarangan ekspor ini semacam shock-therapy. Kebijakan ini memang “berbahaya” namun perlu. Ancaman bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai bentuknya. Namun mengingat Presiden Jokowi yang berani “vivere-pericoloso” (nyerempet bahaya), inilah jalan yang bisa ditempuh dalam konteks kekinian. Tapi tetap Presiden harus berhati-hati.
Baca Juga: Fabio Quartarao Naik Podium Juarai MotoGP Portugal
Di akhir tulisannya Vincent menyebutkan, bahwa pada waktu yang ditentukan kemudian maka pelarangan itu bakal berhenti. Devisa mengalir kembali, migor tersedia di pasar konsumen dengan harga yang pantas, dan petani sawit punya off-taker lagi. Kembali ke jaman “normal”.***
