Network
SABACIREBON-Kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor CPO dan minyak goreng menuai sejumlah kritikan, bahkan ekonom Rizal Ramli menyebut kebijakan tersebut merupakan kebijakan ngasal alias emosi.
“Kebijakan asal popular, kebijakan yg dirumuskan tanpa data kuantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek ”kata Rizal Ramli seperti dilansir Pikiran Rakyat.com
Salah satu yang kurang dipertimbangkan pemerintah adalah kapasitas dan daya serap minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri yang dibawah 20 juta ton untuk minyak goreng per tahun.
Baca Juga: Kekayaan Dirjen Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Meningkat dari Rp 55 Juta Menjadi Rp 4.5 Miliar
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), tahun ini, Indonesia mengekspor 33,674 juta ton CPO dan turunannya. Terbagi atas 2,482 juta ton berupa CPO dan 25,482 juta ton berupa olahan CPO.
Dengan data demikian, dipastikan harga dalam negeri akan anjlok dan menyebabkan kerugian para petani sawit.
Para petani sawit baru sebentar bisa menikmati harga tinggi. Dengan kebijakan dihentikannya ekspor, dipastikan harga sawit akan anjlok seperti dua tahun lalu.
Baca Juga: Inilah 76 Parpol yang Lolos Verifikasi Badan Hukum, dan Syarat-syarat Jadi Peserta Pemilu 2024
Walaupun pemerintah meminta perusahaan membeli dari para petani, tetapi karena daya tampung pabrik yang terbatas, maka akan terasa sia-sia saja, diperparah kondisi mahalnya biaya produksi sawit petani untuk pupuk dan lainnya.
