Network
PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Galuh Syahbana Indrapahasta mengatakan, masyarakat di ibu kota negara baru harus dididik untuk melek teknologi digital karena pengembangan ibu kota ini akan menggunakan konsep smart city.
Seperti yang diberitakan dalam artikel Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, rencananya pada tahun 2024, ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru.
Ibu kota negara baru tersebut terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Terserang Tifus, Tontowi Ahmad Diperkirakan Gagal Bertanding di Ajang Barcelona Spain Masters 2020
Nantinya, ibu kota baru tersebut akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluar 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi.
Bahkan sampai saat ini, Presiden Joko Widodo sedang menggagas desain untuk tata kota yang akan diterapkan di ibu kota baru tersebut. Selain itu ia juga berencana menjadikan ibu kota negera baru sebagai smart city.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Antara, isu sosial yang umum terkait dengan penerapan smart city di negara berkembang terdiri dari dua hal.
Baca Juga: Terkait WNA Tiongkok yang Diduga Terinfeksi Virus Corona, Dinkes Cirebon Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Laboratorium
"Salah satu isu sosial yang umum terkait smart city khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah digital literacy (literasi digital) dan digital inclusion (inklusi digital)," kata Galuh.
Menurutnya, inti dari smart city adalah bagaimana injeksi teknologi digital yang mencakup smart technologies and solutions dalam pembangunan perkotaan.
Oleh karena itu, Galuh mengatakan perlu adanya upaya pemerintah memfasilitasi agar masyarakat lokal dapat lebih melek teknologi digital dan juga merasakan manfaat positif dari kehadiran smart city di ibu kota negara yang baru.
Baca Juga: Hindari Depresi dan Tekanan, Berikut 6 Cara Tingkatkan Kesehatan Mental di Tempat Kerja
Namun, ia mengungkapkan ada hal yang belum jelas dari wacana penerapan smart city di ibu kota negara baru itu, yaitu tentang prirotas disektor apa dan bidang yang mana.
"Karena smart city tidak hanya seputar e-gov, tetapi pelayanan publik secara umum, bahkan integrasi dengan beragam sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti energi dan usaha kecil menengah," tutur Galuh.
Proses pembelajaran dan pelatihan secara formal di sekolah dan semi formal di tingkat desa harus dilakukan guna membuat masyarakat melek teknologi.
Sebelumnya, pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai smart city dan forest city (kota cerdas dan sekaligus perlindungan lingkungan).
Terkait dengan konsep pembangunan ibu kota negara yang menggabungkan konsep smart city dan forest city tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, kementeriannya masih mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.***
