Bupati Kolaka Timur Minta Uang Proyek Rp250 Juta, Begini Hasil OTT KPK hingga Ia Resmi Jadi Tersangka

- 23 September 2021, 08:47 WIB
Atas hasil OTT KPK, Bupati Kolaka Timur kini ditetapkan menjadi tersangka karena telah meminta uang proyek hingga Rp 250 juta.
Atas hasil OTT KPK, Bupati Kolaka Timur kini ditetapkan menjadi tersangka karena telah meminta uang proyek hingga Rp 250 juta. / ANTARA/HO-Humas KPK/ANTARA/HO-Humas KPK

Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot 23 September 2021: Leo Harus Terbuka dengan Pasangan dan Scorpio Patah Hati

Selanjutnya, Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ratmawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Sehingga perusahaan milik AZR dan/atau grup AZR dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek dimaksud," kata Ghufron.

Ia mengatakan Andi Merya diduga meminta uang Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah tersebut.

Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini, Kamis 23 September 2021: ANTV, Trans 7, dan TV One

"AZR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25 juta lebih dahulu kepada AMN, dan sisanya sebesar Rp225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," ujar dia.

Sisa uang Rp225 juta itulah yang diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Andi Merya dan kawan-kawan.

Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Persib Bandung Boyong 21 Pemain ke Tangerang dalam Laga Melawan Borneo FC, Tidak Ada Nama Ezra dan Castillion

Sementara itu, Andi Merya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x