Network
PR CIREBON - Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin parah, jumlah kasus terus melesat tinggi.
Hal ini tentu membuat Pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat demi penanganan Pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi sejauh ini menjadi salah satu fokus Pemerintah.
Baca Juga: Pagelaran Busana Christian Dior, Tampilkan Sentuhan Glamor Usai Pandemi
Menkeu Sri Mulyani dikabarkan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.
“Dalam sidang kabinet,telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya lagi untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun plus Rp6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa,” ucap Sri Mulyani yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Kemenkeu pada Senin, 5 Juli 2021.
Dana yang mencapai lebih dari Rp26 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai belanja dari Kementerian Lembaga untuk kebutuhan Penanganan Covid-19.
Seperti untuk kebutuhan vaksinasi, testing, tracing, pembiayaan perawatan pasien dan juga tenaga kesehatan.
Penanganan kesehatan sampai saat ini akan tetap menjadi prioritas Pemerintah dalam menekan kenaikan kasus Covid 19.
Baca Juga: Usai Delta, Ilmuwan Khawatirkan Varian Lambda dari Peru, Diduga Sangat Menular
“Kami melakukan penyisiran kembali. Saat ini sudah teridentifikasi Rp26,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Menkeu juga memastikan refocusing yang dilakukan tidak akan mengganggu kebutuhan belanja Kementerian Lembaga.
Sebab, Pemerintah sudah mengambil langkah dengan mengamankan kebutuhan belanja Kementerian Lembaga.
Mulai dari belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, termasuk belanja untuk Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.
Kebutuhan yang coba di tekan dan di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, dan bantuan pembangunan gedung.
Selain itu, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini juga menjadi poin-poin yang coba di-refocusing.
Baca Juga: 5 Makanan dan Minuman Ini Membantu Ringankan Kecemasan, Ada Yoghurt dan Teh Hijau
Hal tersebut semata-mata dilakukan karena Pemerintah memiliki prioritas kepada dua hal yakni, Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.
“Dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Dipastikan bahwa APBN akan terus bekerja keras melindungi masyarakat melalui penanganan Covid 19 dari sisi kesehatan, terutama selama PPKM Darurat diberlakukan.
Diharapkan juga dengan adanya prioritas tersebut dapat membantu masyarakat di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, dalam menghadapi PPKM Darurat.***
