Network
Menkeu mengungkapkan draf yang bocor tersebar ke publik tersebut terdapat aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh dipahami.
Karena itu tidak heran menyebabkan kondisi menjadi kikuk.
Baca Juga: Efek Samping Kelebihan Vitamin D, Sebabkan Hiperkalemia hingga Kerusakan Ginjal
Berkaitan dengan isu tersebut, Sri Mulyani selaku Menkeu juga belum bisa menjelaskan secara detail karena belum ada pembahasan dengan DPR RI.
“Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan kalau RUU KUP harus dibacakan terlebih dahulu ketika sidang paripurna yang kemudian dibahas bersama Komisi XI DPR RI mulai dari keseluruhannya hingga target pengenaan pajak.
Baca Juga: Bingung Buat Konten YouTube, Baim Wong Bagi-bagi Uang ke Pengendara Ojol yang Diberhentikannya
“Itu semua akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, dan alasan kenapa kita menurunkan pasal itu,” katanya.
“Dasarnya seperti apa, itu semua akan kami bahas secara penuh dengan Komisi XI,” sambung Sri Mulyani.
Pemerintah sendiri hingga saat ini masih memetakan dampak-dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat dan juga pengusaha UMKM.
