Network
PR CIREBON – Kisruh yang terjadi dalam Partai Demokrat kini telah menyeret nama Pemerintah soal kemana akan berpihak.
Pemerintah mau tidak mau ikut andil dan punya peran dalam menentukan siapa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah usai adanya Kongres Luar Biasa (KLB)
Kini, keputusan berada ditangan Kemenkum HAM, Yassona Laoly, apakah akan mensahkan atau membatalkan hasil keputusan KLB Partai Demokrat yang mengangkat nama Moeldoko.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 11 Maret 2021: Aries, Taurus, dan Gemini Ada Kegelisahan Secara Emosional
Baca Juga: Ramalan Horoskop Hari Ini, 11 Maret 2021: Aries, Taurus, Gemini Akan Dapat Perhatian Khusus
Pemerintah pun kerap dituding akan berpihak pada Moeldoko karena Moeldoko merupakan orang yang berada dekat di lingkar kekuasaan istana.
Namun, dalam sebuah acara talkshow Mata Najwa, sebagaimana dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com, Mahfud MD membantah tudingan tersebut.
Menurut Mahfud MD, pemerintah akan bersikap netral dan objektif dalam menghadapi kisruh Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Polisi Myanmar yang Kabur ke India Buka Suara, Sebut Tolak Perintah untuk Tembak Mati Pengunjuk Rasa
Baca Juga: Isra Miraj 2021, Tradisi Rajaban Menyuapi Santri di Asrama Kujang Jawa Barat - Yogyakarta
“Kita jangan berbicara soal politiknya, saya berbicara hukumnya saja bahwa kami akan berdikap netral sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ujar Mahfud MD.
Mahfud MD memastikan bahwa Pemerintah tidak memihak kubu siapapun karena dimata hukum semua sama.
Mahfud MD juga menjelaskan bahwa tidak semua persoalan yang oknumnya dekat dengan pemerintah akan bisa selalu menang.
Menurutnya, banyak pula kasus yang justru dimenangkan oleh pihak yang kontra Pemerintah.
Oleh karena itu status Moeldoko sebagai KSP di Pemerintahan tidak akan menjamin dirinya akan menang melawan AHYY dan SBY. ***
