Network
PR CIREBON – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti secara transparan atas temuan Komnas HAM terkait kasus kematian 6 laskar FPI.
Mardani Ali Sera yang juga anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS itu menyampaikan terkait kasus keematian 6 Laskar FPI melalui pernyataan tertulis di akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera pada Senin, 15 Februari 2021.
“Koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Komnas HAM harus ditingkatkan demi memastikan terang dan kejelasan dari kasus tersebut,” katanya merujuk pada kasus kematian 6 Laskar FPI.
Baca Juga: Sentil Anies Baswedan soal Ormas Terlarang, Ferdinand Hutahaean: Apa Lebih Cinta FPI dan HTI?
Menurut Mardani Ali Sera, temuan dari Komnas HAM mesti ditindaklanjuti karena bagian dari upaya menemukan titik terang yang terjadi di tengah kesimpangsiuran informasi yang berkembang di publik.
“Ini akan menuntun untuk membuka fakta-fakta peristiwa lebih objektif,” ucapnya.
Mardani Ali Sera menilai agar kasus kematian 6 laskar FPI dapat diproses secara transparan serta sesuai dengan standar HAM.
“Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya, kasus ini perlu dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, mengusut lebih jauh kepemilikan senjata api yang diduga digunakan laskar FPI, sampai proses penegakan hukum yang transparan serta sesuai dengan standar HAM,” kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Guinea Umumkan Wabah Ebola Baru, Disebut Memiliki Tingkat Kematian Jauh Lebih Tinggi dari Covid-19
Mardani Ali Sera juga ingin menagih janji mantan Kapolri Idham Aziz dalam mengusut tuntas kebenaran kematian 6 laskar FPI.
“Kapolri saat itu, pak Idham Aziz juga sudah berjanji menindaklanjutinya dan membentuk tim khusus. Hasil investigasi Komnas HAM perlu dijadikan pijak bersama dalam proses akuntabilitas selanjutnya,” ujar Mardani Ali Sera.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah beserta kepolisian harus menindaklanjutinya secara transparan dan akuntabel setiap rekomendasi Komnas HAM.
Selain itu, Kepolisian pun perlu berbenah, terutama dalam memastikan kinerja-kinerja yang dilakukan agar sejalan dengan standar HAM.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Lihat Persoalan Perlu Diperbaiki Prof
“Seperti pengawasan internal yang perlu diperkuat untuk memastikan ketetapan prosedur dari semua kerja-kerja Kepolisian, lalu libatkan Kompolnas secara maksimal,” jelas dia.
Hal itu, kata Mardani Ali Sera, agar sesuai dengan Peraturan Kapolri 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan yang mewajibkan ‘proporsionalitas’.
“Mengapa? Semata untuk memastikan apakah tindakan aparat saat kejadian proporsional,” tegasnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
“Yang artinya penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun korban dan penderitaan yang berlebihan,” tambahnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tanyakan Cara Kritik agar Tak Dipanggil Polisi, Mahfud MD: itu Ekspresi Dilema Kita
Demi Polri ‘Presisi’ seperti yang dicanangkan Kapolri Listyo Sigit, katanya, sudah selayaknya kasus tersebut dituntaskan di 100 hari pertama.
“Penting agar ke depan dalam menjalankan tugasnya, Polri tidak menemui hambatan. Mengingat konsolidasi internal pasti terpengaruh dengan kasus yang menjadi perhatian publik,” tegas Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera hanya bisa berharap agar komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi dapat terlihat di tahun 2021.
Selain itu, dirinya juga ingin melihat komitmen presiden Jokowi dalam menangani kasus HAM.
Baca Juga: Inter Milan Kudeta AC Milan dari Capolista Serie A Setelah Melibas Lazio di Giuseppe Meazza
“Terakhir, di masa krisis pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin jeli dalam melihat sikap pemerintah atas persoalan yang terjadi. Transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini menjadi contoh, sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan,” tandasnya.***
