Network
PR CIREBON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggagas program kampanye antikorupsi melalui pencantuman pesan antikorupsi pada kemasan produk. Sebagai upaya mewujudkan gagasan tersebut, kedua lembaga menyelenggarakan penggalangan komitmen dari para pelaku usaha.
Kegiatan bertajuk “Memperkuat sinergi dan penggalangan komitmen antara BPOM, KPK dan pelaku usaha melalui pencantuman pesan antikorupsi pada label obat dan makanan untuk Indonesia sehat dan unggul” ini, berlangsung secara daring dengan webinar dan luring terbatas di kantor BPOM, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga: Dua Orangutan Selundupan Kembali Dipulangkan ke Indonesia
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berharap melalui kampanye penempatan logo “Berani Jujur Hebat” pada kemasan produk konsumsi dapat mendorong internalisasi nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Ketika masyarakat sedang mengonsumsi makanan, katanya, mereka akan melihat pesan yang terdapat pada kemasan makanannya.
“Bisa jadi pesan itu akan tertanam di pikiran dan benak mereka, termasuk anak-anak. Sehingga, harapannya pesan antikorupsi tersebut akan diingat terus di benak masyarakat,” ujar Lili melalui webinar, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman KPK.
KPK memandang memanfaatkan kemasan produk sebagai medium kampanye untuk menyebarkan pesan-pesan antikorupsi, dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Baca Juga: Apresiasi Kebijakan Vaksin Gratis Pemerintah, Anis Matta: Jangan Sampai Ada Warga Terdiskriminasi
Berdasarkan data Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019, lebih dari 50 persen masyarakat masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sekian banyak komoditas pangan, makanan dan minuman jadi komoditas dengan tingkat partisipasi konsumsi yang tertinggi.
Selain itu, KPK juga berharap selain produk pangan, pesan antikorupsi dapat ditempatkan di seluruh kemasan produk yang dihasilkan oleh produsen yang berada di bawah naungan BPOM agar pesan antikorupsi bisa tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat.
Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dan mendukung penuh gagasan tersebut.
