Network
PR CIREBON – Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di segala aspek kehidupan, tak pernah surut. Hanya saja, disampaikan setelah kemarin terjadi bentrok FPI dan polisi di jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Lebih lanjut, komitmen tersebut telah sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Agustus 2020 bahwa semua kebijakan harus memajukan perlindungan HAM dan pemenuhan aspek-aspek ramah lingkungan.
“Pada intinya, negara hadir dalam melindungi HAM, hak konstitusional dan hak rasa aman warga negara,” tutur Moeldoko di Jakarta, Selasa, 8 Desember 2020, saat membuka Seminar Daring Komnas HAM tentang “Tiga Perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?”.
Baca Juga: Kritik Fadli Zon Soal Pembantaian FPI, Muannas Alaidid: Modal Dengar Cerita Tapi Seolah Paling Tahu
Dirinya memaparkan sejumlah komitmen pemerintah dalam melindungi HAM setiap warga negara, yakni visi perlindungan HAM bersifat paripurna. Artinya, perlindungan HAM bersifat menyeluruh dan inklusif, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan semangat tanpa terkecualikan (no one left behind).
“Dalam hal ini, tidak boleh ada yang tertinggal dalam perlindungan dan penikmatan HAM termasuk penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Terkait komitmen lainnya lainnya adalah pemenuhan HAM yang menyeluruh merupakan bagian integral dari visi mencapai Indonesia yang tangguh dan maju.
“Hal ini sejalan dengan visi dan komitmen Presiden Jokowi di bidang HAM yang tak pernah berkurang,” ujar dia.
Bentuk komitmen selanjutnya adalah kehadiran negara dalam jaminan hak warga negara, termasuk rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang meliputi hak kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, serta hak berpolitik yang yang dijamin oleh pemerintah secara konsisten.
Sementara itu, kata Moeldoko, pemerintah juga sedang mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Langkah lainnya yang sedang dikerjakan pemerintah adalah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP), dan pelaksanaan kota/kabupaten ramah HAM.
Ia juga memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas dan demokrasi secara berimbang.
“Pada satu sisi, stabilitas yang abai maka akan memunculkan anarkis. Di sisi yang lain, kalau demokrasi tidak terkelola dengan baik, tidak terkawal dengan baik oleh sebuah instrumen, maka kecenderungan anarkis itu akan mengganggu HAM,” ujar Mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko yang merupakan Mantan Panglima TNI menjelaskan bahwa dasar negara adalah melindungi segenap bangsa. Maka dengan itu, pemerintah perlu mewujudkan stabilitas dan demokrasi yang berjalan beriringan tanpa ada beban.***
