Network
PR CIREBON - Bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Kepolisian yang menyebabkan kematian enam anggota laskar FPI menimbulkan kecaman keras dari PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah mengecam dan mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi dalam insiden di Tol Cikampek Karawang pada Senin, 7 Desember 2020 dini hari lalu.
Selain itu, melalui Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang
"Kami mendesak tidak hanya diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk tim independen," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Busyro Muqoddas, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Selasa, 8 Desember 2020.
Baca Juga: Muhammadiyah Soal Penembakan FPI: Apalah Arti Rakyat Berdaulat, Jika Keselamatan Tidak Terjamin
Busyo mengatakan, tim independen tersebut mencakup perwakilan dari organisasi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perwakilan masyarakat, dan perwakilan ahli.
"Termasuk dalam tim independen itu ada Ikatan Dokter Indonesia," katanya.
Menurut dia, keberadaan tim independen dibutuhkan untuk memastikan pengusutan dan proses hukum berkenaan dengan penembakan enam anggota FPI oleh aparat kepolisian berjalan baik, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Setahun Penembakan Christchurch, Selandia Baru Rilis Laporan Sebut Tak Ada Tanda Peringatan
Sebelumnya, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran menyatakan aparat kepolisian menembak enam anggota FPI saat mengintai pengikut Muhammad Rizieq Shihab pada Senin dini hari karena merasa keselamatan jiwanya terancam.
Menurut dia, aparat kepolisian menembak karena diserang oleh anggota FPI menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun Sekretaris Umum FPI Munarman membantah anggotanya membawa senjata api.
Berdasarkan dua versi yang berbeda itu, maka perlu dibentuk tim independen untuk mencari dan mengungkap fakta dan kebenaran dari insiden tersebut.***
