Network
PR CIREBON - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Abdul Mu'ti mengapresiasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam beberapa hari terakhir telah menangkap beberapa pejabat negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sosial.
Di akun Twitternya, Mu'ti mengatakan bahwa setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan telah diragukan kemandirian dan keberaniannya, sudah mulai menunjukkan kinerja yang sudah memberikan angin segar harapan kepada masyarakat.
"OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan, baik Presiden maupun partai politik," cuit Mu'ti. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter Abdul Mu'ti, 6 Desember 2020.
Soal Penangkapan Menteri Sosial Oleh KPK
Saya mengapresiasi kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. pic.twitter.com/OOi6cFXttr— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) December 6, 2020
Baca Juga: Banyak Media Asing Soroti OTT Mensos Juliari Batubara, Sebut Menodai Kredibilitas Jokowi
Dia juga menyatakan bahwa publik menunggu gebrakan dari KPK yang berikutnya. Ada sinyalemen dari masyarakat, bahwa tindak korupsi juga tercium semerbak di kementerian yang lain.
"Dalam hubungannya dengan Kepemimpinan Presiden @jokowi, OTT dua menteri dalam kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna," kata Mu'ti.
Diungkapkan Mu'ti, makna yang pertama adalah keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah.
Baca Juga: Pasca Ditetapkan Tersangka, Presiden Jokowi Tunjuk Menko PMK Gantikan Juliari P Batubara
Sementara yang ke-2, Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri.
"Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, miss-match, dan di antaranya under capacity," cuit Mu'ti.
Menurutnya jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Lebih Baik dari Beras Putih, Inilah Ragam Manfaat Beras Merah Bagi Kesehatan Tubuh
Mu'ti mengkasihani nasib rakyat yang semakin berat bebannya, baik karena pandemi maupun berbagai persoalan hidup.
"Karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah," katanya.
Mu'ti menilai bahwa posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.***
