Network
PR CIREBON – Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menilai aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat hanya merupakan kamuflase politik demi menunjukkan eksistensi di panggung internasional.
"Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Ketua DPR RI itu pun mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Dia meminta pemerintah Indonesia untuk merespon dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda karena sepak terjangnya sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ucap Puan.
Ia menilai aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.
Terkait hal ini, tutur Puan, Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Sementara itu, kata Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.
Baca Juga: Anak Buahnya Terjaring OTT KPK, Mensos Juliari: Saya Sedang di Luar Kota, Monitoring Saja
Puan berpendapat, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain.
"Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ujar alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga menanggapi deklarasi Benny Wenda dengan menyebut pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat sedang terjebak dalam mimpi.
"Sebagai sesama anak bangsa, meski Wenda lebih memilih warga negara Inggris, saya menyerukan agar Wenda bangun dari tidur panjangnya. Sudahi kenikmatan semu dan mimpi indah menjadi Presiden RI dari negara Inggris, mari bersama membangun Papua," ujar Basarah dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Benny Wenda pun disebutnya tidak menyadari perkembangan yang terjadi di Tanah Papua, dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu selanjutnya mengatakan bahwa berdasarkan fakta sejarah, negara Papua tidak pernah ada karena sebelum Belanda melakukan kolonisasi, Papua adalah daerah dengan banyak suku yang saling berperang dalam memperebutkan wilayah dan sumber daya.
Papua bersama wilayah Indonesia lainnya adalah bekas jajahan Belanda sehingga berdasarkan prinsip uti possidentis juris, setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia mewarisi bekas jajahan Belanda, termasuk Papua. Hal itu juga diperkokoh dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (1969) berupa rakyat Papua memilih tetap bergabung dengan NKRI.***
