Network
“Kita tidak mencari versi mana yang benar, tapi apa kepentingannya untuk mengatakan bahwa HRS bermasalah, padahal tidak bermasalah bagi seorang Dubes Arab Saudi di Jakarta,” lanjutnya.
Refly mengatakan, kalau Dubes Arab itu ingin menyenangkan pemerintah Indonesia, mungkin dia akan mengatakan bahwa HRS itu bermasalah, karena itu lama penyelesaiannya. Akan tetapi ternyata tidak dilakukan.
“Jadi, tidak heran jika Ketum PA 212 meminta Dubes RI ini dicopot. Menurut saya, pertanyaanya adalah apakah Dubes RI untuk Arab itu bertindak independen atau sedang menjalan misi dari pemerintah? Keinginan dari orang yang menyuruhnya,” ujarnya.
Baca Juga: KPU Akan Berikan Petugas Pilkada 2020 APD Lengkap, dr. Tirta: Engga Ngerti Skala Prioritas
Dia menuturkan, bahwa Ini adalah sebuah misteri yang mungkin perlu diungkapkan mungkin juga tidak.
“Akan tetapi, jika kita ingin melupakannya, maka kepulangan HRS harus menjadi momentum. Jadi, masalah terkait pengasingan, pelarian, atau apapun istilahnya perihal HRS di Arab Saudi tidak kita singgung lagi, termasuk kasus di tahun 2017 ke bawah dan skrg memulai hidup baru,” ucapnya.
Lebih lanjut, Refly mengatakan, hidup baru tersebut, bukan berarti HRS harus menjadi bagian dari pemerintahan atau bagian dari penguasa yang harus mengatakan tunduk terhadap kekuasaan, tetapi bisa jadi tetap menjalankan peran kritisnya sebagai warga negara.
Baca Juga: Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin, Menurut Riset KPK
“Mudah-mudahan ada perlakuan yang sangat adil, sangat beradab, serta menjunjung Persatuan dan musyawarah mufakat yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa,”katanya.
“Agar HRS benar-benar bisa normal hidupnya sebagai warga negara, dan menjalankan fungsi kewarganegaraan termasuk melakukan pendidikan kritis terhadap masyarakat, sama-sama menjaga moral dan akhlak masyarakat dengan tagline revolusi akhlak yang dia gaungkan dan dengungkan,” pungkasnya.
