Network
PR CIREBON - Setelah tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam Operasi Tangkap Tangan karena adanya indikasi dugaan korupsi.
Yang mana masalah ekspor benih lobster kini kembali ramai diperbincangkan.
Dari permasalahan kasus Benih Lobster tersebutlah yang membuat Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP), Effendi Gazali kembali menyuarakan pernyataanya terkait ekspor benih lobster.
Baca Juga: Waspada Inflasi Mengintai, BPS Sebut Musim Hujan Jadi Penyebab Terganggunya Distribusi
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com Dalam podcast yang tayang di channel Youtube Deddy Corbuzier hari Senin, 01 Desember 2020, Effendi Gazali diundang untuk berdiskusi tentang kasus ekspor benih lobster dan kasus korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Proses pembuatan sebuah peraturan menteri itu, harus dilalui melalui konsultasi publik sesudah kemudian penasihat ahli dan kemudian disahkan oleh menteri.
Melihat bahwa pada waktu itu para penasihat ahli sudah melakukan perbaikan perbaikan terhadap peraturan di masa Menteri, namun Draf-drafnya berbeda dengan peraturan Menteri yang keluar.
Baca Juga: Kecurigaan Politis Bahwa Habib Rizieq Terpapar Covid-19, Rocky Gerung: Pilkada Aja kan Sarang Covid
"Ketika kami sudah melakukan konsultasi publik dua kali sampai jam 9 malam dan segala macam, kemudian digarap oleh penasehat ahli 14 orang." ucap Effendi
Setelah digarap oleh penasehat ahli kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan lali diberikan kepada para Menterinya lalu keluarlah Peraturan Menteri nomor 12
Tetapi pada saat Peraturan Menteri tersebut keluar, ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di bahas oleh para staf ahli dan konsultasi publik.
Baca Juga: Setelah Uji Klinis Fase 3, Moderna Klaim Vaksinnya Sudah 100 Persen Ampuh Cegah Covid-19
Ketika ada perbedaan dari draf yang dibuat sebagai hasil konsolidasi dari penasihat ahli berdasarkan konsultasi publik, maka Effendi Gazali menanyakan hal tersebut kepada Menteri saat itu dan di akui memang kecolongan Peraturan Menteri.
"Pak menteri mengakui, saya ada kecolongan." ujar Effendi Gazali
Effendi Gazali pun memaparkan bahwa hal tersebut sangat menarik dan kecolongany ini akan dihubungkan dengan ada kekuatan setiap tahunnya sebesar 10,2 Triliun
"Jadi kekuatan setiap tahunnya setiap tahunnya 10,2 Triliun." pungkasnya.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Masih Setia Menunggu hingga Petang, HRS Masih Belum Ada Tanda Kedatangan
Ternyata pencucian uang yang didapat dari penyelundupan ekspor benih lobster yang diendus oleh PPATK berjumlah Rp900 miliar untuk tahun 2019 saja.
Artinya bahwa selama Vietnam dapat terus-menerus melakukan ekspor lobster ke berbagai negara lain, maka dapat dikatakan bahwa 80% benihnya dipastikan dari Indonesia.
“Ketika peraturan resmi melarang ekspor benih lobster, Vietnam itu tetap menerima. Jadi di depan mata kita satu juta benih menyebar… satu juta benih menyebar… setiap hari,” ujarnya.
Baca Juga: Berikan Pesan Kepada Warga Terkait Covid-19, Wagub DKI Jakarta: Virus Ini Tidak Pilih-pilih Sasaran
“Jadi totalnya per tahun itu 360 juta benih, diselundupkan sebagian besar melalui Singapore," imbuhnya.
Seperti yang diketahui, kasus ekspor benih lobster ini kembali diperbincangkan sejak penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas dugaan suap izin ekspor bibit lobster atau benur.
Effendi Gazali mengakui bahwa semua kejadian ini ada sebuah kekuatan besar yang aneh dan menarik karena ada sebuah sindikat yang sangat kuat, dan tidak pernah tersentuh.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Menjadi Incaran Pemerintah, Rocky Gerung: Nama yang Buat Istana Susah Tidur
"Artinya bahwa ini ada sindikat sejak dulu dan saya mau mengatakan bahwa kuatnya sindikat ini sampai seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sehingga angka 10,2 triliun yang lahir dari 360 juta yaitu 10% nya lobster mutiara 90% nya lobster pasir dikalikan dengan harga jual." ujar Effendi Gazali.***
