Network
PR CIREBON - Juru bicara FPI Munarman menyatakan periode awal FPI berdiri itu sebetulnya dan sampai sekarang gerakannya merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar.
"Konteks periode awal mau saya katakan, amar ma'ruf nahi munkar itu di hilir artinya berbarengan persamaan kepentingannya untuk membersihkan maksiat maka itu yang terjadi," kata Munarman dalam kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, 30 November 2020.
Dia menambahkan kalau seperti itu terus akan banyak anggota FPI yang ditangkap.
"Tapi lama-lama kan kita tahu kalau ini terus terjadi maka makin banyak anak FPI yang ditangkap gara-gara begitu. Kita berpikir akhirnya pada periode-periode akhir ini kenapa kita tidak lakukan di hulunya," ujarnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Positif Covid-19, Keluarga Jalani Isolasi Mandiri di Rumah Pribadi Lebak Bulus
Diungkapkan Munarman, maksud dari peraturan yang dibenahi adalah agar hal-hal yang bersifat kemudharatan tidak diberi kesempatan. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Diungkapkan Munarman, maksud dari peraturan yang dibenahi adalah agar hal-hal yang bersifat kemudharatan tidak diberi kesempatan. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored.
"Hal-hal yang seperti tadi itu, peredaran minuman keras, narkoba, kepelacuran, ini tidak dibolehkan. Makanya kita dorong sekarang adalah pembuatan peraturannya, supaya lebih gampang ditegakkan," ucapnya.
Dia menambahkan hal itu agar ada dasar hukum untuk menegakkan peraturan, memang dalam paradigma berpikir liberal antara yang haq dan batil.
Dia menambahkan hal itu agar ada dasar hukum untuk menegakkan peraturan, memang dalam paradigma berpikir liberal antara yang haq dan batil.
Baca Juga: Doakan Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Ada Gubernur Jakarta Ruwet, Apalagi Keduanya Istirahat
Sikap seperti dipersilakan karena merupakan hak orang untuk memilih, itu paradigma liberal.
Tetapi dalam paradigma Islam, maksiat dan kebatilan itu mesti ditekan.
Tetapi dalam paradigma Islam, maksiat dan kebatilan itu mesti ditekan.
Sebab, Munarman menjelaskan, kalau ini dibiarkan maka orang yang hanya kuat iman yang akan ke sini, memilih kebenaran.
"Sementara yang tidak kuat dia akan tergelincir sementara tugas Islam itu menyelamatkan semua orang supaya tidak tergelincir, kira-kira begitu," katanya.
Menurutnya, belakangan ini FPI melakukan evaluasi dari segi peraturan.
"Sementara yang tidak kuat dia akan tergelincir sementara tugas Islam itu menyelamatkan semua orang supaya tidak tergelincir, kira-kira begitu," katanya.
Menurutnya, belakangan ini FPI melakukan evaluasi dari segi peraturan.
"Kita pernah mengajukan pembatalan Keppres Nomor 3 Tahun 97 tentang Peredaran Minuman Keras, kita juga mengupayakan Perda-perda supaya pelarangan akan minuman keras. Ternyata kemudian lucunya proses legislasi apa yang kita perjuangkan justru diperjuangkan di Manokwari, yang bukan basis Islam," ujar Munarman.
Baca Juga: Berpisah dengan Keluarga, Anies Baswedan Akan Isolasi Mandiri di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta
Perda tersebut diperjuangkan di Kabupaten Kaimana, jadi justru Papua yang memperjuangkan itu.
Pelarangan tersebut lantara dampak dari penggunaan minuman keras terhadap masyarakat Papua itu dinilai sudah sangat membahayakan.
"Kalau dakwah itu kan kita dari struktur kerja ya, kita lihat dalam struktur kerja itu dakwah hanya satu bagian, sementara bagian kedua itu ada yang namanya hisbah, yang tadi amar ma'ruf nahi munkar," katanya.
Pelarangan tersebut lantara dampak dari penggunaan minuman keras terhadap masyarakat Papua itu dinilai sudah sangat membahayakan.
"Kalau dakwah itu kan kita dari struktur kerja ya, kita lihat dalam struktur kerja itu dakwah hanya satu bagian, sementara bagian kedua itu ada yang namanya hisbah, yang tadi amar ma'ruf nahi munkar," katanya.
Dijelaskan Munarman dakwah di dalam FPI dibagi lagi yaitu dakwah bil lisan, cerama-ceramah agama dan ilmu-ilmu agama. Lainnya ada dakwah bil hal, dakwah bil hal ini dikategorikan sebagai bantuan kemanusiaan.
"Kita punya lembaga kemanusiaan. Saat Covid saja kita sudah melakukan 2.000 lebih penyemprotan, termasuk di Gereja Bethel itu," ujar Munarman.
Baca Juga: Meski Positif Covid-19, Anies Baswedan Akan Tetap Memimpin Rapat Virtual Sambil Isolasi Mandiri
Selain itu, Munarman mengungkapkan FPI memang sudah masuk ke ranah politik non kekuasaan, artinya FPI melakukan apa yang sudah dilakukan di publik itu bukan untuk meraih simpati atau mendapatkan kursi.
Akan tetapi dalam kasus politik misalnya Pilkada DKI Jakarta 2017, Munarman mengaku FPI masuk ke wilayah seperti itu, termasuk dalam Pilpres 2019.
"Tapi bukan untuk kepentingan FPI, tapi menawarkan programnya. Seperti dulu saat ke Anies, FPI mendorong karena melalui Anies bisa berharap," ucapnya.
Akan tetapi dalam kasus politik misalnya Pilkada DKI Jakarta 2017, Munarman mengaku FPI masuk ke wilayah seperti itu, termasuk dalam Pilpres 2019.
"Tapi bukan untuk kepentingan FPI, tapi menawarkan programnya. Seperti dulu saat ke Anies, FPI mendorong karena melalui Anies bisa berharap," ucapnya.
Baca Juga: Sambut HRS ke PMJ Hari Ini, Polisi Siapkan Kendaraan Raisa dan Tes Swab Ulang Sebelum Pemeriksaan
Misalnya, Munarman memberikan contoh, saham Pemprov DKI di pabrik bir dicabut karena bercampur dengan APBD, kemudian terkait tempat-tempat hiburan.
"Sebelumnya waktu mendukung Prabowo-Sandi sebagai calon Pilpres 2019, ada pakta integritas yang dimiliki bahwa calon akan melakukan A, B, atau C. FPI mengaku punya daftarnya dan disanggupi oleh calon, bukan kontrak," urainya.
"Sebelumnya waktu mendukung Prabowo-Sandi sebagai calon Pilpres 2019, ada pakta integritas yang dimiliki bahwa calon akan melakukan A, B, atau C. FPI mengaku punya daftarnya dan disanggupi oleh calon, bukan kontrak," urainya.
Munarman mengatakan bahwa FPI hendak membangun tradisi agar seseorang melakukan apa yang menjadi komitmennya.
***
