Network
PR CIREBON – Presiden memberikan instruksi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan, meminta jajaran KKP tetap menjalankan program kementerian dan pekerjaan seperti biasa.
"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," kata Luhut dalam ketegangan tertulisnya di Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA.
Pesan tersebut disampaikan Luhut saat memanggil Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.
Baca Juga: Terlihat Sangat Realistis, Pembawa Berita AI Pertama di Korea Selatan Mirip dengan Inspirasinya
Kemudian, permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berjalan.
Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP pada Jumat, 27 November 2020. Luhut juga meminta Sekjen KKP menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KP ad interim.
"Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri," kata Luhut.
Baca Juga: Indikasi Adanya Politik Adu Domba Dalam Karangan Bunga, Hersubeno Pertanyakan Siapa Dalangnya?
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang kini statusnya menjadi salah satu tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.
Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu, 25 November 2020.
"Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 25 November 2020.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditetapkan Tersangka, KKP Tegaskan Layanan Masyarakat Tetap Berjalan
Diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap 17 orang termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.
OTT itu dilakukan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB, saat rombongan kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Baca Juga: Terbuat dari Bubuk Emas dan Berlian, Sabun Batang Termahal di Dunia dengan Harga Rp 39,5 Juta
Ke 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu lalu, yakni di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah menjalani pemeriksaan, pada Kamis dini hari KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Edhy Prabowo sebagai salah satu penerima suap.***
