PR CIREBON - Setelah Terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Habib Rizieq Syihab dengan membuat krumunan ditengah-tengah masyarakat.
Terlihat seperti penyambutan kepulangan Habib Rizieq Syihab, kemudian dengan digelarnya acara pernikahan putrinya yang secara bersamaan digelar acara memperingati hari Maulid Nabi.
Dari seluruh rangkaian acara tersebut membuat lebih dari ribuan massa berkumpul secara terus-menerus.
Baca Juga: Hasil Survei indEX Research: Prabowo Hingga Rizieq Shihab Miliki Potensi Kuat Calon Presiden 2024
Kemudian diambil Langkah untuk Kapolri mencopot dua Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dengan alasan tidak dapat menegakkan aturan protokol kesehatan, dinilai karena telah keliru dari awal.
Bukan hanya dua Kapolda tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan juga ikut dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Hal-hal inilah yang akhirnya terjadi karena pada awalnya pemerintah, yang diwakili oleh Menkopolhukam Mahfud MD, mengganggap hanya masalah kecil dan tidak penting tentang kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, Anies Baswedan Datangi Polda Metro Jaya
Ternyata apa yang dipikirkan semuanya adalah salah besar.
“Awalnya dianggap kecil dan gak penting. Ternyata banyak dan membludak. Lalu nyalahin yang datang dan memecat petugas keamanan,” kata mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitternya, Selasa pagi, 17 November 2020.
Fahri mengatakan kalau negara ini memiliki fungsi deteksi dan mitigasi. Seharusnya tidak sampai salah langkah dalam melakukan berbagai antisipasi yang ada.
Baca Juga: Kuota Malam Nggak Lagi ‘Nganggur’ dengan Melakukan 10 Kegiatan Ini
“Negara itu punya fungsi deteksi dan mitigasi. Jangankan demo, cuaca dan bencana aja bisa diterka. Jadi negara gak boleh kaget dan salah tingkah dong. Tangan melipat wajah dengan air mata bahagia,” ujar Fahri.
Kemudian Hal senada pun disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, di Jakarta, Senin 16 November.
Yang mana Ombudsman menilai, yang mana pada awalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah tergagap dalam mengantisipasi.
Baca Juga: Ma’ruf Amin: Umat Islam Tidak Ikut Arus Berpikir Sempit, Seperti Fenomena yang Muncul Belakangan Ini
Menurut Nugroho bahkan pendekatan konfrontatif Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, yang hanya berfokus pada penggiringan isu apakah Habib Rizieq akan dideportasi akibat melebihi izin tinggal saat kembali ke Tanah Air menjadi kontraproduktif.
Bahkan pendekatan ini justru malah mendorong simpatisan Habib Rizieq yang berbondong-bondong menjemput dia di Terminal 3 Bandar Udara Internasisonal Soekarno-Hatta.
Yang mana diketahui bahwa bandara itu adalah obyek vital nasional yang harus dijamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasionalisasinya.
***