PR CIREBON – Aksi demonstrasi dalam rangka penolakan pengesahan UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai daerah mengakibatkan kericuhan dan tindakan anarkis. Banyak tokoh publik hingga netizen yang berdebat tentang siapa dalang di balik aksi anarkis tersebut.
Dalam tayangan Mata Najwa yang disiarkan dalam kanal YouTube presenter Najwa Shihab pada Kamis, 15 Oktober 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah telah mengantongi dalang atau aktor dibalik rusuhnya aksi penolakan Omnibus Law.
Selain itu, Mahfud juga membantah isu sederet nama yang dikaitkan dengan dalang dibalik aksi ini, salah satunya Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Iya betul. Mas Andi Arief adik saya, dia minta saya klarifikasi. Katanya pak Luhut, BIN, pak Mahfud klarifikasi tuduhan SBY menunggangi dan biayai itu. Kalau tidak, tidak akan ada stabilitas politik. Apa yang harus diklarifikasi, kita kan tidak pernah bilang SBY dimana dan kapan kalau ada dimana dan kapan, kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan," jelas Mahfud.
Baca Juga: Bareskrim Polri Beberkan Bukti Petinggi KAMI Sebar Hoaks Dan Provokasi Demo
Selain itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa tudingan SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja berasal dari media sosial Twitter. Kalau pun seandainya ada orang dekat SBY yang ditangkap, lanjut Mahfud, bukan berarti SBY adalah dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Saya tahu ada yang menuding itu di medsos tapi bukan pemerintah, pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti orang yang ditangkap orang yang dekat dengan SBY bukan berarti dibiayai SBY. Karena dekat dengan saya juga itu biasa, aktivis itu kan dekat dengan siapa saja kita tidak pernah nyebut SBY," lanjut Mahfud, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI.
Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan bahwa pemerintah seakan membiarkan SBY diperlakukan demikian di media sosial. Menurut Benny, seharusnya pemerintah memberi tindakan pada pemilik akun yang menuding SBY dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: PDIP Soroti FPI dan PA 212 Ikut Aksi 1310: Demo Tidak Fokus, Hanya Ingin Jatuhkan Presiden Jokowi
"Pemerintah menjelaskan aksi demo tanggal 8 ada yang mendalangi, itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebut dengan jelas siapa yang dimaksud, kan gak mungkin disebut duluan tanpa ada bukti,” ujar Benny.
Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa di saat yang bersamaan, media sosial menyebut nama SBY dan akun tersebut dibiarkan pemerintah.
“Bukan soal SBY diperlakukan seperti itu, media sosialnya dibiarkan. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak betul, ambil tindakan dong. Bukan salah publik juga kalau ada yang punya pandangan omongan pemerintah ini bisa saja yang dimaksudnya Presiden ke-6, oleh sebab itu kita butuh klarifikasi," tegas Benny.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Sebagai Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Lebih lanjut Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah sama sekali menyebut nama SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja. Ia juga menyebut, sebagai teman baik, tak mungkin menuding SBY dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Tidak pernah terpikir tuh di rapat kabinet ada nama pak SBY, yakin saya, saya hadir dalam posko ndak ada nama pak SBY kok tiba-tiba pemerintah diminta menjelaskan. Terutama saya teman baik sama pak SBY, kalau ada apa-apa, saya telepon saja," katanya.
Mahfud menyarankan agar sebaiknya Partai Demokrat melaporkan pemilik akun yang menuding SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Ya lapor aja yang merasa dirugikan, jauh itu mbak, nampaknya jauh bukan pak SBY ndak ada kaitannya, kita tahu aktor-aktornya dan ndak ada nama pak SBY di situ, saya ikut rapat di dalam," ujarnya.
Baca Juga: Homoseksual di Tubuh TNI Terbukti, Berikut Kronologi Awal hingga Diganjar Pemecatan
Mahfud menuturkan bahwa dalam daftar aktor yang berperan sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja, dipastikan tidak ada nama SBY.
"Aktor itu ada yang baik. Yang baik serikat buruh yang dengan tulus memperjuangkan hak buruh, saya minta polisi lindungi habis-habisan. Tapi kemudian ada kekacauan dimana-mana, nah itu kan ada aktor, tidak mungkin tidak ada aktornya. Itu yang kita daftar siapa yang mengarahkan, dimana pertemuannya, tanggal berapa, melalui media apa,” jelas Mahfud.
Mahfud menekankan bahwa negara juga mempunyai intelijen yang menyelidiki hal tersebut.***