PR CIREBON – Kabar Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia mendapat tanggapan dari banyak pihak, salah satunya adalah pihak istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.
Sebagaimana diberitakan dalam Warta Ekonomi, dengan judul sebelumnya, ‘Istana Jawab Rencana Habib Rizieq Pimpin Revolusi: Hoaks, Nggak Masuk Logika!’, Donny menanggapi pernyataan FPI tersebut serta berkomentar tentang Habib Rizieq yang dikatakan akan memimpin revolusi untuk menyelamatkan NKRI.
Menurut Donny, revolusi merupakan pengambil alihan kekuasan melalui paksaan bukan mekanisme demokratis seperti pemilu.
Baca Juga: Janji Buruh Kepada Pemerintah, GBJ: Kami Janji Gelar Aksi Tidak Anarkis hingga 22 Oktober 2020
"Jadi kalau menggaungkan revolusi itu hanya dengan makar, karena pemerintahan yang konstitusional hanya berganti dengan mekanisme yang direstui oleh konstitusi yaitu lewat pemilihan umum," ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa kabar kepulangan Rizieq ke Tanah Air adalah hoaks. Hal itu disebabkan hingga kini tidak ada konfirmasi Rizieq akan pulang ke Indonesia karena pencekalannya telah dicabut.
"Sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa Habib Rizieq itu akan pulang ke Indonesia, jadi bisa dipastikan bahwa itu tidak benar. Begitu," jelasnya.
Baca Juga: Banyak Pelajar Terancam DO karena Demo Omnibus Law, Anies: Beri Perhatian Lebih, Bukan Dikeluarkan
Donny menyebut pemerintah tidak bisa bersikap terkait kepulangan Rizieq, sebab Rizieq melarikan diri karena ada dugaan keterlibatan kasus hukum di Indonesia.
"Pemerintah tidak bisa bersikap apa-apa, semua terpulang pada Habib Rizieq, yang melarikan diri karena kan ada kasus hukum yang mana beliau terlibat. Jadi pemerintah tidak ada urusan dengan itu. Tapi sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa beliau akan pulang," katanya lagi.
Donny juga berpendapat tentang kabar bahwa cekal Habib Rizieq telah dicabut.
"Mana bisa cekal dicabut tanpa pemerintah, yang cekal kan pemerintah. Mana bisa, masa yang mencekal tidak terlibat, ya kan pemerintah yang mencekal, masa yang mencabut orang lain? Kan nggak mungkin," kata Donny.
Baca Juga: Demo Tolak UU Omnibus Law Masih Berlangsung, 1000 Buruh Longmarch ke Istana dengan Dua Titik Kumpul
Karena itulah, Donny menilai bahwa pernyataan resmi FPI yang diumumkan pada saat demo aksi 1310 menyesatkan dan tak masuk logika.
"Jadi saya kira itu sesat, tak masuk akal, jadi segala informasi yang disampaikan terkait dengan pencabutan cekal, kemudian akan pulang, memimpin revolusi. Ah, itu saya kira informasi yang keliru dan menyesatkan," lanjutnya.
Donny juga menegaskan tentang peran pemerintah terkait hal tersebut.
"Pemerintah jelas, artinya kan beliau yang melarikan diri, artinya kalau beliau pulang menghadapi proses hukum ya akan diproses, begitu," pungkasnya.***