PR CIREBON – Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu menyebabkan kericuhan dan anarkis di beberapa daerah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, terkait hal tersebut, PDIP mengaku kecewa berat. PDIP juga menuding ada kepentingan politik di balik demo yang berakhir rusuh tersebut.
Dia tidak menampik bahwa demokrasi memang menjamin hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Namun, lanjutnya, demonstrasi juga wajib tertib, tidak mengganggu, dan mengikuti protokol Covid-19.
Baca Juga: Imbas Unjuk Rasa Penolakan UU Ciptaker Berujung Rusuh, Masjid hingga Musala Rusak Parah
Sementara itu, demonstrasi yang anarkis berimplikasi luas dan menyentuh hal yang mendasar, yaitu terganggunya rasa aman dan ketertiban umum.
"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Prioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor di belakangnya," ujar Hasto, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, partner sindikasi konten Rakyat Merdeka.
Menurutnya, PDIP mengingatkan pesan para pendiri bangsa bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara.
Baca Juga: Diduga Rencanakan Bom Bunuh Diri, Wanita Asal Indonesia Ditangkap di Filipina
Hal itu termasuk pada semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang menurutnya adalah berpihak kepada rakyat. Semangat itu tertuang dalam upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan maupun pekerjaan. Pemerintah juga peka terhadap instrumen sosial seperti program bantuan sosial.
Terkait polemik UU Ciptaker, PDIP meyakini Presiden Jokowi akan mengedepankan dialog, namun tetap menegakkan hukum jika diperlukan. Pasalnya, tanggung jawab presiden itu besar, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju juga harus proaktif mengambil inisiatif melakukan dialog khususnya kementerian yang berkaitan dengan perekonomian nasional, tenaga kerja, sosial politik keamanan," jelas Hasto.
Baca Juga: DKI Jakarta Merugi hingga Rp65 Miliar Usai Kerusuhan Omnibus Law, TransJakarta Paling Parah
Ia berpendapat bahwa dialog adalah jalan terbaik yang tetap memfokuskan pada penanganan pandemi dan memastikan perbaikan di aspek perekonomian rakyat.
"Dunia menghadapi ancaman krisis ekonomi, suasana kondusif diperlukan," pungkasnya.***