Kritik Pedas Pemerintah Soal Omnibus Law, Amien Rais: Indonesia Bisa Di­peras di Segala Bidang

- 10 Oktober 2020, 13:46 WIB
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.*
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.* /ANTARA/Reno Esnir./

PR CIREBON - Ketua Umum Parta Ummat, Amien Rais, tak henti hentinya mengkritik Omnibus Law. Ia mengeluarkan kritikan pedas hingga menyebut pemerintah tuli, buta, dan bisu. 
 
"Saya berharap rezim Jokowi jang­an sampai seperti yang disindir Al­quran, yaitu sebagai seburuk-buruk­nya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: 'Kenapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bah­kan mereka berani menantang dan melawan kebenaran'," kata Amien seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta ekonomi partner sindikasi konten Rakyat Merdeka pada Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Dalam video itu, eks pendiri PAN ini meminta Jokowi membatalkan UU Ciptaker yang telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat.
 
 
Tudingan Amien tersebut mengarah sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia menilai, Jokowi lah yangharus bertanggungjawab penuh atas terbitnya UU Cipta Kerja. 
 
Hal itu karena Jokowi yang pertama kali melemparkan wacana pembuatan Omnibus Law saat pelan­tikan presiden pada Oktober tahun lalu. Amien menyebut pemrakarsa Omnibus Law adalah Jokowi. 
 
Amien juga menyebut bahwa anggota DPR mengesahkan UU Cipta Kerja atas permintaan dari Presiden. Sehingga penanggung jawab utamanya adalah Presiden, sedangkan DPR sebagai penanggung jawab kedua. 
 
 
"Pemrakarsa Omnibus Law Indo­nesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau DPR itu tukang stempel kemauan eksekutif doang. Jadi, DPR penanggung jawab kedua," ucap pendiri Partai Ummat itu.
 
Amien juga menyayangkan keputusan Pemerintah memakai sistem Omnibus Law. Menurutnya, sistem Omnibus Law merupakan peraturan yang mengarah pada kejahatan besar dan praktik otoritarianisme. 
 
"Meski negara-­negara tersebut menganut paham demokrasi, tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law adalah praktik otoritarianisme," ujarnya.
 
 
Amien menilai, UU sapu jagat ini akan semakin memantapkan cengkraman ekonomi asing di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya investor­-investor semisal Freeport dan McMoran. Sehingga Amien memprediksi nan­tinya Indonesia akan menjadi bangsa kacung.
 
"Dengan begitu, Indonesia bisa di­peras di segala bidang," tegasnya.
 
Terkait klaim bajwa UU Ciptaker akan dapat mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja, Amien tak begitu yakin. 
 
 
Menurut Amien justru sebaliknya. Peraturan ini dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang berlangsung secara terus-­menerus. Ditambah pula, sudah ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia perihal UU Ciptaker. 
 
"Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan In­donesia, jangan nekat mengesahkan undang­-undang yang diprakarsai Presiden Jokowi," ujar Amien.
 
Amien juga mengkritik perihal Freeport. Ia menuding bahwa Free­port mengarahkan kebijakan peme­rintah. Mengingat, perusahaan tambang emas ini sudah terlalu lama bercokol di Indonesia.
 
 
"Seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi. Ini berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran," cetus Amien.
 
Kritikan pedas Amien ini mengundang respon dari berbagai kalangan. Bahkan tak jarang banyak yang mengingatkan Amien untuk tidak terlalu santer mengkritik dan menebar fitnah. ***
 

Editor: Nur Annisa

Sumber: Warta Ekonomi Rakyat Merdeka


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x