PR CIREBON - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun, dikarenakan proses Pilkada ini dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, membuat beberapa pihak meminta untuk mempertimbangan pilihan penundaan Pilkada.
Sebagaimana diketahui, pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Maka dari itu, beberapa pihak meminta kepada KPU dan pemerintah untuk meninjau kembali terkait pemilihan pada masa pandemi Covid-19 tersebut.
Akan tetapi, meskipun masyarakat serta sejumlah tokoh politik meminta untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 hingga pandemi Covid-19 mereda, tetapi pihak KPU dan pemerintah bersepakat Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Baca Juga: 156 Negara Siap untuk Program Vaksin Covax dari WHO, Tiongkok dan Amerika Serikat Absen
Sebelumnya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini, dikarenakan prioritas keselamatan masyarakat harus didahulukan dibanding apapun.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Antara, Wakil Presiden maruf Amin mengatakan bahwa keselamatan nyawa masyarakat harus menjadi prioritas utama di masa pandemi Covid-19, meskipun keberlangsungan hidup tersebut sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi.
Maruf Amin mengatakan bahwa kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi harus berjalan seimbang layaknya sebuah gas dan rem pada sebuah mobil.
Baca Juga: PDIP Cemas Kalah Pilkada Solo 2020 sampai Megawati Turun Gunung, Pengamat: Harga Diri Dipertaruhkan
“Bahkan, umpamanya diambil skala prioritas yang mana harus didahulukan jika dalam keadaan darurat? jawabannya jelas dan tegas, dahulukan untuk menyelamatkan jiwa,”kata Ma'ruf saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, jakarta, Rabu 23 September 2020.
Ia menuturkan bahwa perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia harus menjadi hal utama yang diberikan oleh pemimpin pada saat pandemi Covid-19 ini.
“Sesuai dengan prinsip taqdimu daf’il addhararil a’la a’la dhararil adna, mendahulukan penangkalan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang lebih kecil,” tuturnya.
Baca Juga: Hilang dalam Kurun Waktu Tertentu, WhatsApp Uji Coba Fitur Pesan Temporer untuk Foto hingga GIF
Untuk itu, ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU, yang seharusnya diselenggarakan di bulan Oktober mendatang.
“Atas dasar kemanusiaan, maka keputusan untuk menunda Pelaksanaan Muktamar ke-34 NU adalah keputusan yang tepat. Saya menghargai sikap dan pertimbangan PBNU yang berlandaskan pada tujuan dasar syariah Islam maqosidus syari’ah,”ujarnya.
Muktamar ke-34 NU tersebut, sedianya akan digelar pada bulan Oktober. Namun, dikarenakan penyebaran Covid-19 yang masih meningkat dan belum dapat terkendali di Indonesia, maka muktamar tersebut pun terpaksa ditunda.
Baca Juga: Pekerja Migran Hong Kong Wajib Tinggal dengan Majikan, Aktivis: Seperti Budak Zaman Modern
Dalam konbes NU tersebut, Ma'ruf Amin juga menyampaikan apresiasinya kepada PBNU dan beserta seluruh jajaran pengurus cabang di daerah yang telah ikut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah perihal menangani Covid-19.***