Minta Pembubaran BUMN hingga Kritik Peruri, Berikut Deretan Kekesalan Ahok Terhadap Pertamina

16 September 2020, 16:54 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bikin heboh. Politisi Gerindra meminta Presiden Joko Widodo mencopot Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. /Foto: Instagram @basukibtp/

PR CIREBON - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau alias Ahok meluapkan rasa kekesalannya terhadap jajaran direksi Pertamina, terkait buruknya sistem birokrasi di dalam manajemen Pertamina.

Kekesalan itu ia sampaikan dalam video yang diunggah channel POIN di YouTube pada Senin, 14 September 2020 lalu.

Komisaris Utama Pertamina itu, melontarkan sejumlah kritikan pedasnya secara terbuka terhadap jajaran direksi pertamina.

Baca Juga: Sempat Alami Gangguan Pernapasan, Dino Patti Djalal Dikonfirmasi Positif Terpapar Covid-19

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situr RRI, Ahok yang menjabat menjadi Komisaris Utama Pertamina sejak November tahun tersebut, dalam video yang diunggah di YouTube POIN itu, Ahok nampak mengekspresikan kemarahannya terhadap jajaran direksi Pertamina.

Berikut empat kritikan pedas yang Ahok sampaikan terkait amarahnya terhadap jajaran direksi Pertamina tersebut

1. Kementerian BUMN Sebaiknya Dibubarkan

Dalam unggahan video tersebut, Ahok berharap bahwa kementerian BUMN layak dibubarkan. Ahok menuturkan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Baca Juga: Ahok Beberkan Kebobrokan Pertamina, Pertamina Buka Suara: Kami Menghargai Pernyataannya

Untuk itu, kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk semacam Temasek yakni penggabungan dari holding BUMN yang akan menjadi superholding dan diberi nama Indonesia Incorporation.

"BUMN dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK. Semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok dilansir dari channel YouTube POIN, Rabu, 16 September 2020.

2. Senang Melobi Menteri...

Ahok berpendapat bahwa beberapa direksi di Pertamina ada yang bermain aman sampai hingga melobi menteri. Bahkan dikatakannya, ada beberapa komisaris di BUMN yang merupakan titipan dari kementerian.

Baca Juga: Ahok Tuduh Erick Thohir Soal Titipan, Said Didu: Apa Pak Erick Berani Membuka, Ahok Titipan Siapa?

Hal tersebut tentu membuat Ahok marah. Ia mencontohkan, seseorang yang menempati jabatan direktur utama anak perusahaan menerima gaji sampai Rp100 juta. Namun, ketika dicopot dari posisi tersebut dan menempati posisi baru, gaji yang diberikan tetap dengan besaran yang sama.

"Masa dicopot gajinya masih sama, alasannya dia udah orang lama. Harusnya kan gaji mengikuti jabatan anda. Jadi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede," ujar Ahok.

Ahok pun menuturkan bahwa pergantian direktur bisa terjadi tanpa ada pemberitahuan dari dirinya, selaku komisaris utama Pertamina tersebut.

Baca Juga: Sekda DKI Jakarta Tutup Usia Diduga Covid-19, Jenazah akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga

3. Bersihkan jalur birokrasi!

Meskipun demikian, Ahok berharap agar hal seperti itu tidak terulang kembali.  Ia pun berniat akan membersihkan jalur birokrasi ini dengan melakukan lelang terbuka.

Ahok juga akan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina, dengan begitu setiap insan memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan SVP (Senior Vice President).

"Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina refference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka," ujarnya.

Baca Juga: Mengejutkan, Said Didu Sebut Indonesia Miliki Utang hingga 5 Kali Pendapatan Negara

4. Kritik Keras Perum Peruri

Tak hanya persoalan PT Pertamina (Persero), Ahok juga menyinggung permasalahannya dengan Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

Ia mengatakan bahwa perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang itu, meminta Pertamina uang sebesar Rp500 miliar untuk proses paperless.

"Peruri gendeng juga, masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina," ucap Ahok.

Baca Juga: Normalisasi Israel dengan Bahrain dan UEA, Donald Trump: Ini Menandai Era Baru Perdamaian

Menanggapi hal itu, Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok sebagai bentuk "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai komisaris utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriah dalam keterangan yang diterima RRI, Rabu, 16 September 2020.

Fajriyah juga menambahkan,bahwa apa yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan jajaran direksi, agar perusahaan milik negara tersebut menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. ***

Editor: Nur Annisa

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler