Network
PR CIREBON - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berbicara tentang buruknya tata kelola PT Pertamina. Ahok membeberkan tentang sejumlah masalah di perusahaan yang ia tangani sejak 22 November 2019 silam tersebut.
Ia mengungkapkan banyak hal mulai dari jumlah gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang terus membengkak, hingga masalah penunjukan jajaran direksi dan komisaris.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menanggapi perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya. Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok sebagai bentuk masukan guna perbaikan tata kelola Pertamina.
Baca Juga: Sekda DKI Jakarta Tutup Usia Diduga Covid-19, Jenazah akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komisaris Utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriyah pada keterangan yang diterima Rabu, 16 September 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI.
Fajriyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan jajaran Direksi, agar perusahaan milik negara tersebut menjadi lebih cepat, lebih adaptif, dan kompetitif.
"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," tambahnya.
Baca Juga: Mengejutkan, Said Didu Sebut Indonesia Miliki Utang hingga 5 Kali Pendapatan Negara
Selain itu, Fajriyah juga memastikan bahwa hubungan antar Direksi dan Komisaris Utama Pertamina terus terjaga baik. Manajemen dan Komisaris senantiasa bekerja sama guna terus melakukan perbaikan Pertamina, dan mendukung program-program pemerintah.
