PSBB Total Tuai Polemik Beda Pendapat, Fahri Hamzah: Wahai Para Menteri, Jangan Bantah Gubernur DKI

13 September 2020, 15:52 WIB
Fahri Hamzah. /Instagram/@fahrihamzah

PR CIREBON - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di Ibu Kota menyita perhatian banyak pihak, juga menuai polemik beda pendapat di antara jajaran menteri mau pun masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, pun ikut berkomentar.

"Wahai para menteri, jangan bantah Gubernur DKI. Datanglah bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu (Anies Baswedan-red). Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua," tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya, @Fahrihamzah, Sabtu, 12 September 2020.

Baca Juga: Covid-19 Semakin Menggila dan Tak Terkendali, Fachrul Razi: Pilkada Serentak Tidak Rasional

Dalam kicauannya, Fahri Hamzah juga menyarankan Anies Baswedan untuk meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sampaikan data yang bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau (Jokowi). Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan rakyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari-hari ini," tutur Fahri sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Sindonews dalam artikel berjudul Fahri Hamzah Bela Mati-Matian: Anies Baswedan Satu-Satunya Gubernur...

Fahri Hamzah mengaku mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Covid-19 Semakin Menggila dan Tak Terkendali, Fachrul Razi: Pilkada Serentak Tidak Rasional

"Terlebih dalam pengertian saya, gubernur DKI adalah wali kota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan wali kota," ujar mantan wakil ketua DPR RI ini.

Fahri juga mengaku mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan wali kota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda.

"Tapi @aniesbaswedan adalah satu-satunya gubernur yang merangkap wali kota, sebab seluruh pejabat itu ia angkat langsung tanpa Pilkada," tuturnya.

Baca Juga: Covid-19 Berasal dari Pasar Hewan di Wuhan, Ahli Virologi: Omong Kosong, Virus ini Bukan dari Alam

Dengan begitu, Anies Baswedan mengakses data yang nyata. Dia melanjutkan, Anies Baswedan memegang data yang mencemaskan.

"Lalu ia sampaikan menjadi dasar kebijakan baru, pembatasan ruang gerak manusia di ibu kota. Tapi mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yang rahasia?," tanya Fahri Hamzah.

Lebih lanjut dia mengatakan, Anies Baswedan dan Presiden Jokowi adalah dua sahabat yang baik.

Baca Juga: Budi Hartono Kirim 'Surat Cinta' untuk Jokowi, Netizen Ramai Mencibir: Orang Kaya Memang Beda

"Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibu kota? Kita dalam krisis dan reputasi sebuah Ibu Kota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indonesia dimulai dari Ibu Kota," kata dia.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menilai kesalahan data pejabat menyebabkan rakyat menjadi korban terus berjatuhan.

"Apa salah rakyat hingga kalian pejabat tidak bicara dan akhirnya kebijakan kalian bikin nestapa? Ayolah," katanya.***

Editor: Nur Annisa

Sumber: Warta Ekonomi Sindonews

Tags

Terkini

Terpopuler