Network
PR CIREBON – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta akan diterapkan secara ketat pada Senin, 14 September 2020 mendatang, menyusul kebijakan sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balai kota pada hari Rabu, 9 September 2020 lalu.
Anies mengatakan bahwa kebijakan itu diambil guna menekan laju penularan pandemi Covid-19 di Jakarta. Agar PSBB total ini dapat berfungsi dan efektif, maka harus terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI, Anies Baswedan diminta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya terkait penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.
Baca Juga: Bima Arya: PSBB Total Bukan Solusi saat Tingkat Edukasi Masyarakat terhadap Covid-19 Masih Rendah
Adalah Saleh Partaonan Daulay, selaku Anggota Komisi IX DPR RI, menilai koordinasi pemerintah pusat dan DKI harus lebih ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.
Maka dari itu, setiap kebijakan terkait kepentingan yang bersifat nasional, sudah seharusnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
“Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas,” ucap Saleh, Sabtu 12 September 2020.
Baca Juga: Curiga PSBB Total Bermuatan Politik, PDIP: Hentikan Aja Pak Anies, Kasihan Masyarakat Tanggung Jawab
Saleh menambahkan, Presiden Jokowi terlihat salah tafsir dengan menyebut PSBB itu diberlakukan pada skala kecil atau mikro .
“Belakangan, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT hingga RW. Bahkan, Pak Airlangga menganggap bahwa penerapan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar,”kata Saleh.
