PR CIREBON - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu yang biasanya membela pemerintah, kini nampak tampil beda dengan menyebut pemerintah tidak konsisten soal prediksi angka kemiskinan akibat pandemi bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021.
Serangan kritikkan itu didasari dengan pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020.
“Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton,” ungkap Adian dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM di Jakarta pada Rabu, 02 September 2020.
Baca Juga: Kisruh Elit PAN dari Besan hingga Bapak-Anak, Refly: Amien Rais Bisa Penuhi Tantangan Mumtaz?
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diklaim mencapai 3,5 juta orang.
Namun ternyata, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang.
“Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi,” kritiknya pedas, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Indikasi Pencalonan Eri Ada dalam Sebaran Baliho, Pengamat: Dia PNS yang Ga Ditegur Pemkot Surabaya
Bahkan, ia juga menegaskan pemerintah seperti belum ingin menyelamatkan rakyat miskin karena sejumlah bantuan yang dikucurkan hanya berkisar Rp600 ribu, jelas tidak cukup.
Apalagi bantuan untuk para pelaku UMKM yang hanya dikucurkan dana alakadarnya juga belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Atas sebab itu, Adian meminta pemerintah untuk menaikkan subsidi gas 3kg menjadi 7,5 juta metrik ton, tepatnya sasaran subsidi untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen.
“Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM,” tandas Adian.***