Network
PR CIREBON - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pernyataan yang menyatakan pemerintah mengelola buzzer.
Namun, ia mengakui jika pemerintah memang menggunakan jasa influencer untuk tujuan yang positif.
"Sekali lagi, tidak pernah pemerintah mengorganisir (buzzer). Pemerintah gunakan influencer iya, tapi untuk tujuan positif, untuk amplifikasi agar kebijakan diketahui rakyat karena influencer punya follower banyak, amplifikator dari pesan-pesan pemerintah yang positif," katanya dalam 'Forum Diskusi Salemba' yang ditayangkan YouTube ILUNI UI, Rabu, 2 September 2020, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dalam artikel berjudul "Dituding Organisir Buzzer, Jawaban Orang Istana: Laporkan".
Baca Juga: Babak Baru Kasus Mulai Terkuak, Benarkah Mobil Mewah Jaksa Pinangki Berasal dari 'Uang Panas'?
Lebih lanjut ia meminta masyarakat untuk segera melapor jika ada ada buzzer pembela pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.
"Saya katakan bahwa komitmen pemerintah tidak berubah. Bila ada buzzer bela pemerintah, tapi caranya melanggar hukum, ya silakan saja adukan proses secara hukum. Ketika saya ditanya apa pemerintah bisa bubarkan buzzer, mana mungkin karena itu bukan organik dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: Komentari Penghapusan Pertalite dan Premium, Said Didu: Jangan Dirusak karena Rakyat Jadi Korban
Donny menegaskan bahwa sebenarnya terdapat dua jenis buzzer. Mereka yang bekerja secara sembunyi dan bekerja secara terang-terangan.
"Artinya aktornya multiplikasi. Kekuasaan di mana-mana, ada yang terang-benderang, ada yang sembunyi. Kalau oposisi resmi itu di parlemen, parpol, tapi ada swasta juga. Ada yang terang-benderang, ada yang sembunyi. (Buzzer) pemerintah juga ada yang terang-benderang, ada yang tersembunyi," ujarnya.***
