PR CIREBON – Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan komentarnya terhadap ucapan mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) terkait kritikan terhadap pemerintah.
JK sebelumnya menyebut bahwa pemerintah tidak mau dikritik, yang akhirnya menyebabkan pengkritik berurusan dengan aparat. Bahkan, menurut JK, bertanya saja tidak boleh.
Dipantau PikiranRakyat-Cirebon.com dari Twitter @ferdinandhaean3, Ferdinand Hutahaean menuliskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan JK harus sesuai realita, bukan bersifat menyudutkan.
“Itulah perlunya bertanya yang sesuai realita, bukan bertanya sesuatu yang menyudutkan dan berbau fitnah apalagi kontradiktif. Ini politik Pak, jadi serangan politik Bapak pasti direspon dengan serangan balik politik juga,” Ferdinand Hutahaean mencuit pada Selasa, 16 Februari 2021.
“Coba bertanya dan kritik yang logis, Pak!” sambungnya.
Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga mengungkit respon dari publik yang bisa berupa serangan atau pun pujian.
Baca Juga: Wah! Saking Kagum pada BTS, Istri Tentara ini Rela Begadang dan Masak Spesial Demi Jungkook dan Jin
“Ruang publik dengan permainan politik lewat narasi-narasi yang disampaikan tentu sangat wajar mendapat respon dari publik. Respon itu pasti akan berbagai macam dan itu resiko dari sebuah debat publik. Ada serangan ada juga pujian,” tulisnya.
“Kecuali Bapak bicara di kamar mandi, pasti tak ada respon publik,” Ferdinand mencuit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga merespon pernyataan JK tersebut.
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud pada Senin, 15 Februari 2021 kemarin, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Ia mengatakan bahwa warga bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis, karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya.
Baca Juga: Tega! 15 Santriwati Belia Dicabuli Pimpinan Pesantren di Kabupaten Jombang
Mahfud juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.***