PR CIREBON – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan keprihatinannya atas kejadian kudeta militer di negara tetangga, Myanmar.
Azis Syamsuddin mengimbau Myanmar mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Tanggapi masalah kudeta militer di Myanmar, Azis Syamsuddin menyebut bahwa Piagam ASEAN memiliki komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Azis Syamsuddin menilai, perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.
“Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip Piagam ASEAN serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta pada Selasa, 2 Februari 2021.
“Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," sambungnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Menurut Azis Syamsuddin, walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara ASEAN, kejadian kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat dibenarkan.
Baca Juga: PPKM Minggu Keempat, Kabupaten Cirebon akan Lakukan Pengetatan
Ia juga mengharapkan agar kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi.
Selain itu, Azis Syamsuddin mendesak Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di sana.
"Saya harap masyarakat Indonesia di Myanmar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu. Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar khususnya keamanan WNI," katanya.
Ia berharap agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang menjadi permasalahan geopolitik baru di dunia.
Menurutnya, Indonesia perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global.
"Di saat yang sama, dunia internasional perlu menahan diri dan mengedepankan dialog. Namun yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN," tuturnya.
Sebelumnya, ASEAN juga mendesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar untuk bersikap sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN.
"Negara anggota ASEAN mengikuti secara saksama perkembangan terkini di Republik Persatuan Myanmar," kata ASEAN dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin.
"Kami mengingatkan kembali mengenai tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan serta pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," tegas ASEAN.***